Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

UMNO Minta Pemilu ke-15 Digelar Setelah Pandemi

Jumat 30 Oct 2020 14:58 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi terpilih menjadi Presiden Partai UMNO.

Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi terpilih menjadi Presiden Partai UMNO.

Foto: The Star
UMNO sepakat rekonsiliasi nasional demi mengatasi wabah dan kestabilan politik.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Partai UMNO yang kini berada dalam pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN) menginginkan agar pemilihan umum atau Pilihanraya Umum (PRU) ke-15 diselenggarakan di Malaysia setelah pandemi Covid-19. Semua langkah diharapkan fokus untuk mengatasi Covid.

"UMNO memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan bagi mewujudkan pemerintah yang stabil dengan mengadakan PRU ke-15 setelah Pandemi Covid-19 dapat dikawal," ujar Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi dalam pernyataannnya di Kuala Lumpur, Jumat.

Dia menegaskan Musyawarah Khusus Majelis Kerja Tertinggi UMNO telah konsisten dengan pernyataan tentang pentingnya gencatan politik dan rekonsiliasi nasional demi mengatasi wabah dan kestabilan politik.

"UMNO juga ingin menjunjung perintah Yang di-Pertuan Agong dan Majelis Raja-Raja Melayu agar pemerintahan diurus dengan baik dan tidak membawa negara ke dalam darurat sebagaimana yang telah diusulkan oleh pihak pemerintah," katanya.

Zahid mengatakan, semua tindakan pihak mana pun yang mempersoalkan keputusan UMNO dalam mendukung Yang di-Pertuan Agong dan Majelis Raja-Raja Melayu adalah tidak bertanggung jawab dan amat disesali. "Sekiranya pendirian UMNO dalam perkara ini masih dipersoalkan, UMNO akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan raja-raja dan kepentingan rakyat," katanya.

Berdasarkan catatan, Pemilu ke-14 telah diselenggarakan pada 2018 yang dimenangkan oleh koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratik (DAP), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dan Partai Amanah Negara (Amanah).

Dalam perjalanannya koalisi PH tidak berjalan lancar karena perdana menteri waktu itu, Tun Mahathir Mohammad tidak melakukan peralihan kekuasaan kepada Presiden PKR, Dato Sri Anwar Ibrahim sebagaimana perjanjian. Selain itu sejumlah pengurus PKR yang dipelopori Azmin Ali membelot dari partai yang membesarkannya dan PPBM juga keluar dari koalisi PH.

Mereka kemudian membentuk koalisi Perikatan Nasional (PN) yang beranggotakan PPBM, UMNO, PAS dan sejumlah partai anggota Barisan Nasional (BN) dengan menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA