REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas publik menilai polisi semakin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Justru menurutnya, pihak Kepolisian selalu bertindak sesuai dengan prosedur
"Terkait dengan penangkapan atau penindakan itu semua berdsasarkan adanya laporan polisi, itu bisa model A atau model B, kita memakai dasar dan tentunya berproses berdasarkan konstruksi hukum yang ada," ujar Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Menurut Awi, seseorang bisa terkena pelanggaran pidana, berdasarkan peristiwa dan unsur-unsur yang dilanggar. Kemudian dari sanalah kontruksi hukum yang akan digunakan aparat penegak hukum, tapi tetap harus berdasarkan undang-undang.
Namun, kata Awi, jika masyarakat merasa tidak puas atas tindakan kepolisian, maka ada ruang praperadilan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP.
"Kalau masyarakat tidak setuju atau mengetes sah tidaknya penangakpan, penghentian penyedikan, bisa di praperadilan, sebagai kontrol, polisi sudah betul atau tidak, silahkan diuji, nanti akan diadili hakim tunggal," ungkap Awi.
Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan, mayoritas publik setuju, aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Ada 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa.
"Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih hati-hati," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Ahad (25/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
