REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) mencatat total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi September 2020 tumbuh 0,36 persen dengan nominal mencapai 153, 31 triliun.
Kepala Regional 6 Sulampapua, Nurdin Subandi, di Makassar, Senin (26/10), menyebutkan saat ini perkembangan industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan hingga September 2020 terus menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif dengan tingkat resiko yang terus terjaga.
"Itu ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di tingkat yang cukup tinggi mencapai 8,77 persen atau Rp 108, 27 trilliun," katanya pada Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Maccora Ballroom Hotel The Rinra Makassar, Senin.
Pada laporannya, Nurdin Subandi mengatakan bahwa Bulan Keuangan Inklusi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. "Bulan inklusi ini dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai sejak tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober mendatang dengan berbagai kegiatan, salah satunya kunjungan program pelayanan pada jasa keuangan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa salah satu dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mensukseskan inklusi keuangan yakni, terbentuk 22 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di setiap kabupaten/kota serta akan menyusul dua TPAKD lagi yaitu Kabupaten Soppeng dan Luwu Timur.
"Harapan kita TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan mampu melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka akses keuangan yang seluas-luasnya," katanya.
Termasuk kata dia, menggali potensi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerahnya sehingga menciptakan inklusi keuangan di Sulsel maupun nasional.
Tak hanya itu, Pemprov Sulsel sekaligus berkomitmen untuk berpartisipasi mendorong pencapaian target inklusi keuangan di tahun 2022 sesuai arahan dari Bapak Presiden pada rapat terbatas yang kembali menargetkan inklusi keuangan sebesar 90 persen.
"Kami sangat bersyukur pemerintah pusat meluncurkan program PEN agar pertumbuhan ekonomi kita bisa dorong ke arah yang lebih positif lagi, sehingga perekonomian masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 dapat segera pulih," jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
