Jumat 23 Oct 2020 21:25 WIB

Khamenei Perintahkan Paramiliter Irak Setop Serangan ke AS

Kataeb Hezbullah yang pertama merespons perintah Khamenei

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
 Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei
Foto: EPA-EFE/SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan faksi bersenjata dan paramiliter di Irak agar menghentikan serangan yang menargetkan kepentingan Amerika Serikat (AS). Perintah tersebut segera dipatuhi.

Seorang komandan senior faksi bersenjata dan politisi Syiah mengatakan perintah Khamenei "eksplisit" dan menuntut paramiliter "segera" menghentikan serangan mereka. “Perintah Khamenei sangat lugas dan jelas. Semua serangan yang menargetkan kepentingan AS di Irak harus dihentikan," katanya, dilaporkan laman Middle East Eye pada Kamis (22/10).

Baca Juga

Menurut laporan Middle East Eye, Kataeb Hezbullah adalah yang pertama merespons perintah Khamenei. Kataeb Hezbullah merupakan faksi bersenjata yang paling bermusuhan dengan AS. Mereka dituduh melakukan sebagian besar serangan terhadap kepentingan Washington di negara tersebut.

Setelah Kataeb Hezbullah, perintah Khamenei diikuti Harakat Hezbollah al-Nujaba dan faksi kecil lainnya. "Amerika berusaha mengobarkan rakyat melawan kami dengan berbagai cara, jadi kami memutuskan bahwa menggagalkan upaya Amerika dalam hal ini lebih penting daripada menargetkan kedutaan Amerika," ujar seorang komandan terkemuka dari salah satu faksi bersenjata di Irak.

Menurut dia, saat ini menenangkan jalanan Irak dan melindungi pemerintah serta proses politik adalah prioritas. "Oleh karena itu, diputuskan untuk menangguhkan semua serangan yang menargetkan kepentingan AS di Irak sampai bahaya berlalu," ucapnya.

Kedutaan besar AS di Baghdad kerap menjadi sasaran roket Katyusha. Pangkalan militer yang menampung pasukan AS pun acap kali dibidik. Fasilitas dan kepentingan Washington di Irak boleh dibilang hampir setiap hari menerima serangan.

Meskipun serangan-serangan itu tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, frekuensinya telah mengganggu pemerintah Irak dan AS. Di sisi lain hal tersebut meningkatkan kekhawatiran misi diplomatik, terutama setelah menargetkan konvoi PBB dan Inggris.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengancam akan menutup kedutaan besar di Baghdad. Langkah itu akan diambil jika para penyerang tidak diringkus. Para pejabat Irak mengatakan Pemerintah AS takut kelompok bersenjata yang terkait dengan Iran akan menyerang kedutaan Baghdad untuk mempermalukan Presiden AS Donald Trump. Trump diketahui sedang berusaha memenangkan pilpres yang bakal digelar pada 3 November mendatang.

Itu adalah skenario yang mencerminkan strategi Teheran selama beberapa bulan terakhir. Ketakutan Washington beralasan. Faksi bersenjata telah didorong untuk menyerang target AS untuk "menekan Trump dan sekutunya di Irak". Mereka berharap Trump mengambil tindakan sembrono yang dapat menyebabkan dia kalah dalam Pilpres.

Menurut seorang pemimpin senior Syiah yang dekat dengan Teheran, perhitungan tampaknya berubah setelah Iran memastikan keseriusan ancaman yang disampaikan Pompeo melalui Presiden Irak Barham Salih. Washington berniat menyerang kepentingan Iran dan sekutu mereka di Irak. "Iran telah menerima nasihat yang sangat penting dari sekutu bersama yang memiliki efek jelas dalam mengubah posisi mereka," ucapnya.

“Sarannya adalah untuk menghindari memprovokasi Trump pada tahap ini karena dia serius tentang ancamannya dan karena dia putus asa dan tidak akan ragu untuk melakukan tindakan sembrono yang akan merugikan semua orang,” kata dia menambahkan.

Ia menyebut setiap tindakan militer di Irak sekarang berarti jatuhnya Pemerintah Irak. "Iran sendiri tidak akan dapat menangani konsekuensi jatuhnya pemerintah, terutama konsekuensi yang bersifat politik, keuangan dan ekonomi," ujarnya.

Irak telah menjadi salah satu arena konflik terbesar antara AS dan Iran sejak 2003. Kedua negara mengendalikan puluhan kelompok bersenjata, serta para pemimpin politik dan militer yang bekerja untuk melaksanakan agenda mereka.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement