IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj berpendapat, jelang pembukaan umroh pada awal November nanti, pemerintah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kemenag harus mewaspadai kerentanan permainan harga. Sebab, umroh di masa pandemi mengharuskan banyak penyesuaian harga menyusul peraturan terkait protokol kesehatan.
“Pemerintah harus intervensi harga. Jangan sampai ada oknum travel yang bermain harga dan memanfaatkan kondisi ini (penyesuaian harga),” kata Mustolih saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (23/10).
Dia menjabarkan, secara prioritas pemerintah perlu mendahulukan jamaah yang telah melunasi biaya umroh yang gagal berangkat. Berdasarkan catatan Kemenag, terdapat 36 ribu jamaah umrah yang telah melunasi pembayaran pada Februari 2020.
Ia menilai, jika terdapat izin dan kuota umroh yang dikeluarkan Arab Saudi, PPIU perlu mendahulukan 36 ribu jamaah tersebut. Jika ada penyesuaian tarif akibat satu dan lain alasan, pemerintah pun perlu memberikan pendekatan yang baik dan merundingkannya dengan jamaah.
“Apakah jamaah mau atau tidak dengan penyesuaian harga itu, (pemerintah) harus didiskusikan dulu dengan travel. Karena jika pengenaan biayanya logis dan wajar itu bisa saja mereka berkompromi, jangan sampai jamaah dirugikan,” ujarnya.
Dia mengingatkan, jamaah merupakan konsumen yang secara undang-undang dilindungi. Maka intervensi harga dan perlindungan dari regulator harus dilakukan agar kecurangan harga oleh oknum travel tak terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
