REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Masalah vaksin dan dampak La Nina kali ini menjadi sorotan pimpinan MPR RI Bambang Soesatyo. Berikut penjelasannya.

1. Tenaga Kesehatan (nakes) masih sangat rawan tertular Covid-19 di tempat mereka bekerja. Seperti yang baru terjadi di Kota Bekasi, sebanyak 201 nakes telah terpapar Covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak rumah sakit rujukan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa nakes, dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kesehatan, dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin bagi nakes serta melakukan pengecekan kesehatan/tes Covid-19 secara rutin disamping mengatur jadwal tugas bagi nakes juga menambah jumlah nakes yang bertugas, khususnya nakes yang berada di zona merah atau daerah dengan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi.  

B. Mendorong Kemenkes bersama pemerintah daerah (Pemda) dan Satgas Penanganan Covid-19 pusat maupun daerah untuk secara berkala mengevaluasi sistem penanganan Covid-19 di masing-masing fasilitas kesehatan (Faskes) terutama di rumah sakit rujukan di setiap daerah, untuk mengetahui penyebab terus bertambahnya nakes yang terpapar Covid-19 di tempat mereka bekerja, dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan upaya penanganan Covid-19.

C.   Meminta komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan bagi para nakes yang bertugas, disamping memberikan dukungan psikologis berupa layanan konseling bagi para nakes dan waktu rehat yang cukup dilakukan secara bergiliran, mengingat 83% nakes di Indonesia mengalami keletihan mental (burnout syndrome) yang disebabkan oleh beban sistem layanan kesehatan yang besar selama pandemi Covid-19.

D.   Mengimbau dan mengajak semua pihak, khususnya para nakes agar menjaga kesehatan diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dimanapun berada, terutama di lingkungan tempat bekerja sebagai salah satu upaya mencegah risiko terpapar Covid-19.

2. Perlu diwaspadai dampak La Nina karena akan memengaruhi produksi beras atau berpotensi terjadi kelangkaan beras, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama  Badan Urusan Logistik (Bulog) segera melakukan langkah antisipasi dengan menambah stok cadangan beras dalam gudang untuk menjaga ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat,  di semua wilayah dengan alokasi 100 ton per kabupaten/kota dan 200 ton untuk level provinsi.

B. Mendorong pemerintah memitigasi jalur logistik beras di semua wilayah yang berpotensi terjadi bencana akibat anomali cuaca La Nina, agar proses distribusi tetap berjalan, disamping menghindari penguasaan stok beras disatu tangan.

C. Mendorong semua pemerintah daerah maupun kepala daerah agar mengupdate informasi terkait prediksi kondisi cuaca maupun potensi bencana dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), sehingga pemda dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melakukan upaya-upaya antisipatif dan juga preventif dalam menghadapi potensi bencana tersebut yang juga akan berdampak pada terganggunya produksi pangan pokok.

3. Prioritas penerima vaksin covid-19 yaitu tenaga medis, polisi, petugas garda depan lainnya, dan masyarakat umum yang berada di rentang usia 18-59 tahun, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM dan Majelis Ulama Indonesia/MUI memastikan vaksin tersebut aman dan halal, dan BPOM untuk segera mengeluarkan rekomendasi izin edar jika dianggap aman dan halal. Selain itu, diharapkan juga pemerintah bersama tenaga kesehatan di laboratorium yang melakukan uji klinis vaksin covid-19 dapat terus mengembangkan penemuan vaksin, dikarenakan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya wajib mendapatkan vaksin tersebut tanpa terkecuali, sebab covid-19 dapat terpapar pada orang tanpa mengenal usia.

B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama tenaga kesehatan yang bertugas melakukan uji klinis vaksin covid-19, terus mengikuti pembaharuan penelitian terkait perkembangan virus corona, sehingga vaksin covid-19 dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dari virus corona.

C. Mendorong pemerintah melakukan komunikasi yang baik dengan pendekatan yang tepat kepada masyarakat terkait penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksin covid-19, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dari vaksin covid-19.

D. Mendorong pemerintah berupaya agar implementasi vaksin covid-19 dapat diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, atau minimal dengan harga yang ditetapkan sangat terjangkau sehingga tidak membebani perekonomian masyarakat.

4. Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati setiap tanggal 24 Oktober sebagai bentuk penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, respon Ketua MPR RI:*

A. Mendorong pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB tetap  memperjuangkan isu-isu yang telah diangkat selama ini dalam sidang-sidang dewan keamanan di PBB hingga keanggotaan Republik Indonesia berakhir di PBB pada 31 Desember 2020, seperti tetap mengangkat isu Palestina.

B. Mendorong pemerintah Indonesia turut berperan di PBB dalam menghadapi tantangan, seperti tantangan global yang harus dihadapi saat ini adalah pandemi covid-19, dan diharapkan PBB dapat terus memberikan sumbangsih bagi dunia, termasuk bagi Indonesia.

C. Mendorong pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada PBB agar dapat meningkatkan relevansinya secara konkret, sehingga program-program kerja PBB dapat terasa manfaat dan dampaknya.

D. Mendorong pemerintah Indonesia meminta PBB untuk dapat memfasilitasi akses seluruh negara pada obat-obatan dan vaksin covid-19 yang terjangkau, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Selain itu, MPR berharap PBB mengupayakan terwujudnya ketahanan ekonomi global dan terus memperkuat sistem kesehatan dunia.

E. Mendorong pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar PBB harus dapat mengantisipasi secara efisien dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang.

F. Mendorong pemerintah Indonesia terus mengacu dan memegang teguh asas politik luar negeri dan  nilai-nilai multilateralisme, dan akan selalu mendukung peran PBB sebagai platform utama dunia dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan global.