REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi serapan APBD, khususnya belanja bantuan sosial dan belanja modal untuk pemulihan ekonomi. Jokowi juga meminta belanja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun produk UMKM.
“Saya harapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD,” ujar Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020, Kamis (22/10).
Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan pandemi covid ini dapat menyebabkan terjadinya krisis pangan. Untuk mengantisipasi hal itu, ia pun menginstruksikan pemimpin di daerah agar memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.
“Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati,” tambah dia.
Presiden meminta agar daerah juga memperkuat data informasi pangan. Selain itu, diperlukan sinergi data antara data di pemerintah pusat dengan data di daerah.
Ia mengatakan ketersediaan data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Ia mengatakan, pentingnya data produksi dan data konsumsi yang akurat di setiap wilayah.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah pusat akan lebih cepat mengetahui daerah mana saja yang kekurangan dan daerah mana yang kelebihan pasokan. Selain itu, data tersebut juga dapat memperkuat kerjasama perdagangan antardaerah.
“Untuk daerah saya berharap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa kita cepat dapat atasi,” ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
