Rabu 21 Oct 2020 19:08 WIB

BPIP: Masyarakat Jadi Kunci Pengembangan Koperasi dan UMKM

BPIP menyebut penggerak masyarakat jadi kunci dalam membantu tugas pemerintah

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS) mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah. Sebab, memajukan KUMKM menjadi tugas semua pihak, mengingat kontribusinya begitu besar terhadap ekonomi.
Foto: BPIP
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS) mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah. Sebab, memajukan KUMKM menjadi tugas semua pihak, mengingat kontribusinya begitu besar terhadap ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) tengah menjadi perhatian besar pemerintah, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS) mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah. Sebab, memajukan KUMKM menjadi tugas semua pihak, mengingat kontribusinya begitu besar terhadap ekonomi.

“Penggerak masyarakat, atau yang dikenal prime mover, aktivis atau pegiat yang memberi perhatian lebih ke KUMKM. Ini adalah faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan KUMKM. Perlu para penggerak masyarakat secara by design, harus ada sistemnya,” ujar Sudhamek, yang merupakan pendiri sekaligus komisaris utama Garudafood, Rabu (21/10).

Sudhamek dalam Webinar bertajuk "Gema Sejuta Penggerak UMKM Untuk Indonesia"  memaparkan, jaringan penggerak masyarakat pada skala terkecil terdiri atas individu maupun kelompok yang menggerakkan pengembangan KUMKM. Untuk memfasilitasinya, diperlukan wadah jaringan sosial ekonomi (JSE), sehingga akan mudah menghimpunnya dalam jaringan layaknya forum komunikasi (forkom).

Menurut pria 64 tahun asal Rembang ini memajukan KUMKM membutuhkan lompatan besar. Salah satunya berupa kebijakan afirmatif.

Sudhamek menyebut, pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja adalah salah satu langkah besar. Terlebih di dalamnya memberi perhatian khusus pada KUMKM.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement