REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator KontraS Papua, Sam Awom, menilai, rekomendasi pelengkapan aparat keamanan organik di wilayah Papua dapat berujung pada konflik berkepanjangan. Semestinya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dialogis, bukan militeristik.
"Kalau semakin pendekatannya militeristik hari ini, itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu sudah diserukan oleh semua pemerhati HAM bahwa pendekatan ini salah. Pendekatan yang akan menyebabkan konflik berkepanjangan," ujar Sam kepada Republika, Rabu (21/10).
Semestinya, pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah di Papua janganlah militersitik, melainkan pendekatan dialogis. Pendekatan yang melibatkan masyarakat adat, tokoh-tokoh agama, dan lembaga-lembaga yang meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai solusi perdamaian.
"Kalau hari ini Mahfud bilang ini strategi untuk mengisi tempat-tempat yang kosong ini ada apa? Apakah daerah Papua mau dijadikan daerah operasi militer baru? Itu satu. Yang kedua bisa jadi untuk pengamanan investasi. Itu yang kita takutkan di situ," kata Sam.
Menurut Sam, rakyat Papua sudah terus menerus meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan berdialog dan tidak dengan cara seperti yang Mahfud rekomendasikan. Dia melihat Mahfud sebagai sosok yang berbeda ketika saat menjadi tokoh intelektual dengan saat menjabat menteri.
"Sekarang ini pendekatan apa Pak Mahfud. Ketika dia jadi seorang tokoh intelektual itu pernyataannya bagus, tapi ketika dia menjadi Menko Polhukam pernyataanya tidak lebih menyelesaikan konflik," ujar dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberi rekomendasi agar daerah yang belum terjangkau aparat pertahanan keamanan organik di Papua untuk dilengkapi. Menurut Mahfud, itu merupakan permintaan dari rakyat Papua.
"Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan organik, supaya segera dilengkapi," ujar Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Mahfud menyampaikan, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, daerah Papua sangat luas dan memiliki medan yang sulit. Itu salah satu penyebab ada beberpa daerah yang belum terjangkau pengamanan aparat keamanan organik. Hal tersebut juga sudah pernah disampaikan oleh Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) kepada presiden dan disetujui.
"Ada beberapa daerah yang masih kosong dirangkap. Misalnya Polres ini merangkap di sana, di sana. Koramil ini merangkap di sana, di sana," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
