REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang berpihak untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan Islam. Di antaranya, memberikan stimulus secara langsung maupun melalui penganggaran di kementerian/lembaga (K/L) lain.
Pemihakan itu termasuk diberikan dalam bentuk bantuan operasional pendidikan untuk lembaga pesantren, madrasah dan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sri menyebutkan, besaran anggarannya mencapai Rp 2,38 triliun.
Bantuan pendidikan juga diberikan kepada seluruh murid untuk mengikuti belajar secara online dalam kondisi pandemi saat ini. Total anggaran yang dikucurkan adalah Rp 21,17 miliar untuk bantuan pembelajaran daring kepada para santri selama tiga bulan dan Rp 5 juta per bulan untuk 14 ribu lembaga terkait.
"Pada masa pandemi Covid-19 ini, untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi, bahkan di pesantren, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang memihak," ucap Sri dalam acara Peresmian Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten, secara virtual, Rabu (21/10).
Para guru dan ustaz serta para pengasuh pondok pesantren tidak luput dari kebijakan pemihakan ini. Sri menyebutkan, mereka masuk dalam penerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bertujuan mempertahankan daya beli di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.
Dukungan pemerintah dari sisi kesehatan juga diberikan dalam bentuk pengadaan dan pemberian tes cepat dan tes usap Covid-19. Fasilitas ini diberikan kepada santri yang menunjukkan indikasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.
Terbaru, pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana tempat wudhu, wastafel hingga Mandi Cuci Kakus (MCK) di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi.
Sri menyebutkan, Kemenkeu sudah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 991,8 miliar di berbagai K/L untuk membuat program di lingkungan institusi pendidikan Islam. "Tidak hanya di Kemenag. Penerima manfaatnya adalah kalangan pesantren," kata dia.
Program mengenai pengembangan ekonomi pun dilakukan, termasuk melalui keringanan kredit dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (Umi). Sri berharap, platform ini bisa dimanfaatkan para santri untuk meningkatkan kemampuan berbisnis ataupun membangun usaha produktifnya.
Saat ini, Sri mencatat, sebnayak 565 ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah melakukan pinjaman dari Umi melalui skema akad syariah. Jumlah tersebut 17,1 persen dari penerima kredit Umi.
"Jadi, banyak kesempatan yang diberikan kepada para santri, meski kita sedang menghadapi Covid-19," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
