Selasa 20 Oct 2020 18:48 WIB

Pemerintah Ingin Kebut Vaksin, tapi Peta Jalan Belum Rampung

Road map atau peta jalan vaksinasi di antaranya memuat time line vaksinasi.

Rep: Sapto Andika Candra / Red: Ratna Puspita
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan para pengungsi yang terdampak bencana di berbagai daerah agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Foto: istimewa
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan para pengungsi yang terdampak bencana di berbagai daerah agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan time line atau jadwal vaksinasi Covid-19 yang akan diterapkan kepada masyarakat masih belum rampung. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, time line vaksinasi akan dijelaskan secara rinci di dalam road map atau peta jalan vaksinasi. 

Ia mengatakan peta jalan vaksinasi inilah yang sampai saat ini masih dimatangkan pemerintah. "Road map ini sedang disusun pemerintah dan masuk pada tahap finalisasi. Time line terkait vaksinasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam road map tersebut," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (20/10). 

Baca Juga

Padahal sebelumnya, pemerintah menyampaikan optimismenya bahwa vaksin Covid-19 produksi China bisa didatangkan pada November-Desember 2020. Sebanyak 9,1 juta dosis vaksin yang tersedia merupakan buatan pabrikan farmasi asal China, yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. 

Pengumuman mengenai vaksin yang bisa tiba di Indonesia lebih cepat ini kemudian memunculkan anggapan bahwa pemerintah ingin vaksinasi bisa dilakukan secepat mungkin. Bahkan, uji klinis tahap III yang dilakukan oleh Bio Farma saja belum kelar. 

Kendati ingin cepat, bagaimanapun juga pemerintah tetap harus tunduk pada hasil pemeriksaan oleh BPOM an MUI sebelum memutuskan penyuntikan kepada masyarakat. 

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya lebih hati-hati dalam menjalankan komunikasi publik terkait vaksin Covid-19. Ia tidak ingin kesan terburu-buru ditangkap oleh masyarakat. Bahkan Jokowi berkaca kepada penyusunan UU Cipta Kerja yang juga mendapat penolakan dari masyarakat. Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk vaksin Covid-19. 

"Yang terpenting bagi pemerintah adalah memastikan bahwa semua vaksin ini selesai dalam uji klinisnya dan diberikan kepada masyarakat setelah lulus pada tahapan uji klinis sehingga aman dan efektif," ujar Wiku.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement