REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia direncanakan digelar pada 25-28 November 2020 secara daring dan Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf Amin akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawabannya nanti agar dapat dijadikan sebagai panduan kinerja untuk pengurus periode berikutnya.
"Kita dalam Munas itu harus bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita lakukan selama ini, sebagai persembahan yang nantinya supaya bisa dilanjutkan atau diestafetkan," kata Wakil Presiden Indonesia itu, Senin (18/10).
Ma'ruf berharap, dalam melangsungkan roda organisasi agar para anggota untuk menjaga soliditas. Terlebih, keanggotaan MUI terdiri dari banyak ormas Islam yang beragam. MUI sendiri merupakan organisasi wadah ulama, pemimpin dan cendekiawan Muslim.
Sejak awal berdiri , kata dia, keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya.
Pengurus MUI berasal dari berbagai latar belakang yang memutuskan berbagai persoalan dengan musyawarah bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu merupakan keistimewaan MUI yang harus terus dijaga.
"Terus terang di Komisi Fatwa MUI, sejak saya jadi Ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga," katanya.
Ma'ruf mengatakan MUI sejak awal sudah memiliki landasan-landasan sehingga harus konsisten. Salah satu yang kerap nampak dari peran MUI adalah keluaran fatwa keagamaan yang menjadi panduan beragama bagi umat Islam di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
