REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tepat hari ini Jumat (16/10), masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah memasuki tahun ketiga. Fraksi Nasdem pun menyoroti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah yang menjadi salah satu janji Anies.
Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, target pembangunan rumah DP 0 rupiah belum tercapai sepenuhnya. Jupiter mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4-5 juta warga DKI belum memiliki rumah.
"Tahun 2017 sekitar 5 juta tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak," kata Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).
Oleh karena itu, menurut dia, realisasi program rumah DP 0 rupiah belum berhasil. Bahkan, rumah susun sederhana milik (rusunami) DP 0 rupiah yang dibangun Pemprov DKI di Cengkareng, Jakarta Barat hingga kini belum seluruhnya terisi. Padahal masih banyak warga yang membutuhkan rumah.
"Yang sudah dia bangun dan itupun di Jakarta Barat masih kosong, ini ada apa. Terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa. Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," ujar Jupiter.
Dia juga menyoroti kinerja Anies dalam penanganan masalah banjir. Dia menilai, upaya normalisasi yang dilakukan masih beum sinkron dengan pemerintah pusat.
"Dalam tata kordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan
banjir, jangan saling melempar masalah banjir ini. Menurut saya, (penanganan banjir) ini masih jalan di tempat, belum ada perkembangan secara signifikan," jelasnya.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai, Anies perlu memperbaiki, komunikasi politiknya dengan legislatif. Sebab, hal itu sangat penting dalam melaksanakan berbagai program demi kesejahteraan masyarakat.
"Yang paling penting sebenarnya harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Karena kedua lembaga ini harus akur dan sejalan supaya rakyatnya terurus dengan baik dan sejahtera," tutur Baco.
Menurut Baco, selama ini, komunikasi Anies dengan DPRD DKI masih kurang. Dia menuturkan, Anies terkesan sebagai pemilik Jakarta, sehingga kerap kali mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan DPRD DKI.
"Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, jadi kadang jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan," ungkap dia.
"Contoh lagi ya, depan mata kita sampai sekarang urusan APBD 2021 juga belum masuk, wilayah lain sudah selesai minimal sudah pertengahan jalan. Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik," sambungnya.
Baco pun mengimbau, agar Anies dan para pimpinan DPRD DKI tidak mementingka ego masing-masing. Dia berharap agar kedua belah pihak dapat duduk bersama dalam melayani masyarakat.
"Duduklah bareng-bareng mari kita atas nama negara, atas nama rakyat, kedua pejabat penyelenggara negara ini duduk bareng dan jalan bersama, segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga kan," tegasnya.
Selain itu, Baco juga berharap agar di sisa dua tahun masa jabatannya, Anies dapat merampungkan tiga poin utama program kerja yang ia janjikan, yakni penuntasan masalah banjir, pengelolaan sampah, dan rumah DP 0 rupiah.
"Kalau itu bisa selesai, maka Pak Anies bisa kita anggap pemimpin yang amanah, memenuhi janji-janji politiknya untuk rakyat Jakarta. Kan salah satu ciri pemimpin amanah adalah berusaha untuk mewujudkan janji kampanyenya," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
