Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Penyelidikan Kasus Kematian di Kashmir, Begitu Rumit?

Kamis 15 Oct 2020 22:04 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

Penyelidikan kasus kematian di Kashmir memunculkan ketidakpercayaan. Ilustrasi pembunuhan.

Penyelidikan kasus kematian di Kashmir memunculkan ketidakpercayaan. Ilustrasi pembunuhan.

Penyelidikan kasus kematian di Kashmir memunculkan ketidakpercayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Otoritas berwenang India baru-baru ini memerintahkan penyelidikan magisterial di bawah Bagian 176 dari CrPC atas kematian yang mencurigakan pemuda Sopore Irfan Ahmad Dar yang berada dalam tahanan polisi sebelum tubuhnya, menurut polisi, ditemukan di sebuah tambang batu.

Hal itu disampaikan Aasif Wani, seorang pengacara yang menulis artikel yang dimuat di Milli Gazette, Rabu (14/10). Menurutnya, penyelidikan berdasarkan Bagian 176 CrPC ini digelar atas kematian tahanan atau bunuh diri. Penyelidikan berdasarkan Bagian ini dapat dilakukan oleh hakim eksekutif atau yudisial.

Baca Juga

Namun, ketentuan khusus dalam bentuk Pasal 176 (1) (A) ditambahkan ke Pasal 176 CrPC pada tahun 2005, dengan cara amandemen, yang secara eksklusif mengatur tentang kematian dalam tahanan atau pemerkosaan atau penghilangan dalam tahanan. 

Penyelidikan berdasarkan Bagian 176 (1) (A) mengamanatkan penyelidikan oleh hakim yudisial atau metropolitan yang memiliki yurisdiksi lokal atas area di mana pelanggaran dilakukan.

Penyelidikan Sopore dimulai dengan langkah yang salah karena mengabaikan undang-undang khusus yang mengatur tentang kematian kustodian dan maksud legislatif - mewajibkan penyelidikan yudisial terhadap kematian kustodian.

Sementara penyelidikan eksekutif yang sangat ketinggalan zaman sedang berlangsung, dua polisi yang tangannya diduga "melarikan diri" oleh Irfan telah ditangguhkan meskipun penangguhan polisi hanya memperkuat "teori melarikan diri" polisi dan tidak terkait dengan penyelidikan.

Oleh karena itu, alasan kematian Irfan masih diperdebatkan antara polisi dan keluarga dan penyelidikan tersebut tidak membangkitkan harapan keluarga, mengingat sejarah penyelidikan yang tidak jelas di Kashmir.

Di Kashmir, penyelidikan bermasalah karena kekurangan kesimpulan dan tidak memikat kepercayaan publik. Koalisi Masyarakat Sipil J&K mengeluarkan angka mengejutkan 'nol penuntutan' dalam sekitar 108 penyelidikan yang diperintahkan dari 2008 hingga 2019. 

Dalam kasus kematian kustodian, korban jarang mendapatkan keadilan dan versi polisi akhirnya berlaku, karena dalam kasus seperti itu hanya petugas polisi yang tahu persis keadaan kematiannya tetapi mereka lebih suka melindungi rekan mereka seperti yang telah diamati oleh pengadilan Apex di Negara Bagian MP vs. 

Shyamsunder Trivedi, dengan kata-kata berikut, "... jarang dalam kasus penyiksaan polisi atau kematian tahanan, bukti langsung dari keterlibatan personel polisi akan tersedia ... Terikat karena mereka terikat oleh ikatan persaudaraan, tidak diketahui bahwa personel polisi lebih suka diam dan lebih sering memutarbalikkan kebenaran untuk menyelamatkan rekan mereka." 

Pemuda Sopore yang telah meninggal disebutkan dalam dua FIR menurut pernyataan polisi: pertama berdasarkan Bagian 18 dari Kegiatan Melanggar Hukum (Pencegahan) Act dan setelah dugaan pelariannya, FIR berdasarkan Pasal 224 IPC telah terdaftar. Penyelidikan magisterial di sisi lain memiliki mandat terbatas untuk memastikan 'bagaimana penyebab kematian dan tidak dapat masuk ke' siapa yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, komisi pendaftaran FIR terhadap siapa pun yang mungkin berada di balik kematiannya yang mengemuka.

Baru-baru ini, Rhea Chakraborty vs. Negara Bagian Bihar & Ors, Mahkamah Agung menyampaikan bahwa penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Pasal 174 CrPC oleh polisi Mumbai terbatas untuk tujuan tertentu tetapi bukan penyelidikan kejahatan berdasarkan Bagian 157 dari CrPC. Artinya, polisi atau lembaga penyidik memiliki mandat untuk melakukan penyidikan untuk mengetahui siapa penyebab kematian tersebut. 

Di suatu tempat, di mana ada ketidakpercayaan yang besar antara orang-orang dan pemerintah, melindungi kekerasan kustodian di balik proses formalitas mengalahkan tujuan keadilan dan meningkatkan ketidakpercayaan publik, yang tidak sehat bagi negara mana pun yang percaya pada supremasi hukum. 

Dalam keadaan seperti itu, melanjutkan penyelidikan eksekutif, yang telah ditemukan tidak memadai sejak lama, menunjukkan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah untuk mengejar kasus-kasus ini berdasarkan kemampuan mereka. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA