REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menyayangkan adanya penolakan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS). Menurutnya, tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di AS untuk menolak Menhan RI.
Sebab, ia mengatakan jika terjadi kesepakatan kerja sama bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari kunjungan Prabowo, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk melakukan pelanggaran HAM.
"Rencana kunjungan Menhan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan kunjungan resmi kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan AS. Kehadiran Menhan RI ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang alutsista," kata Tamliha dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (15/10).
Menurutnya, AS sebagai salah satu produsen alutsista memang sedang membutuhkan Indonesia, karena selama ini membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia. Dia mengatakan, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan AS.
Tamliha mengatakan, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI lebih menjadikan TNI hanya berkutat di bidang pertahanan, sementara tugas keamanan ABRI di era Orde Baru telah diberikan kepada kepolisian.
"Saya yakin AS membutuhkan Indonesia dalam kerja sama Indo-Pasifik, terutama mengantisipasi manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan," ujarnya lagi.
Menurutnya, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam konflik di Laut China Selatan, karena negara sekutu AS, yakni Filipina dan Australia bisa terancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
