REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ajak instansi Pemerintah dalam penyusunan cetak biru perencanaan dan kerjasama sistem nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Penyusunan cetak biru tersebut disamping target kinerja BPIP juga sejalan dengan arahan Presiden pada acara ‘Presidential Lecturer’ akhir tahun lalu di Istana negara.
Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPIP, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan bahwa upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam membangun karakter bangsa membutuhkan gotong royong yang melibatkan semua kalangan.
“Gotong royong bukan sekedar kerja bakti tapi merupakan sinergi berbagai kalangan dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai nilai Pancasila. Karena itu, sangat tepat jika BPIP mengajak semua kalangan, terutama kementerian-lembaga di dalam proses-proses pembinanan Pancasila”, jelas Prof. Haryono saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Cetak Biru Perencanaan dan Kerjasama Sistem Nasional PIP di Bandung, Kamis (15/10).
Hariyono mengungkapkan bahwa problem integrasi bangsa saat ini bukan sekedar integrasi wilayah, namun juga integrasi tanah air dari Sabang sampai Merauke.
Menurutnya, untuk menjaga keutuhan dan integrasi bangsa Indonesia ke depan, perlu dibangun penguatan kesadaran bangsa. Setiap anggota masyarakat tidak ada lagi yang merasa terasing dengan sesama anak bangsa. Demikian pula, menurutnya Konsistensi regulasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus diperkuat secara terus-menerus, dalam kesadaran berpemerintahan.
"Mekanisme bernegara harus dipegang oleh semua komponen masyakat. Dalam berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan sikap kedewasaan, " ujar Hariyono.
Penyusunan dokumen cetak biru sisnas Diklat PIP disamping sebagai tugas BPIP, juga merupakan amanat para pendiri bangsa. Penyusunan cetak biru diharapkan mampu menyesuaikan perkembangan zaman kekinian.
Untuk itu diharapkan pengembangan Diklat PIP perlu memanfaatkan sarana media sosial."Tantangan di medsos seringkali muncul video-video dan ujaran-ujaran kebencian yang dapat mendegradasi moral masyarakat, terutama generasi milenial.
Jika pasar sering meretas masyarakat sehingga tidak tahu mana kebutuhan primer mana sekunder, sementara medsos juga meretas kita hingga sulit menerima perbedaan di antara kita sesama anak bangsa”, tegas Hariyono.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan BPIP, Dr. Baby Siti Salamah, selaku penyelenggara mengatakan, kolaborasi lintas kementerian-lembaga yang dilakukan saat ini merupakan wujud nyata dari aktualisasi prinsip gotong royong.
"Mudah-mudahan dengan adanya cetak biru ini, kita memiliki acuan bersama yang menjadi panduan bagi seluruh kementerian dalam menyelenggarakan diklat PIP," tandasnya.
"Berkolaborasi inilah tugas dan tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain menyusun program sampai pelaksanaannya. Dengan evaluasi itu, kami dari BPIP bersama-sama dengan Kementerian lembaga dan elemen masyarakat yang lain ingin Pancasila menjadi rumah kita bersama yang harus kita huni bersama kita nikmati bersama," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
