REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Upaya memperkuat kolaborasi menjadi hal penting bagi Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa bertahan di masa pandemi. Ini dikarenakan, UMKM menghadapi tantangan yang tak mudah mulai dari permodalan hingga pemasaran.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) di Jabodetabek, Juni lalu, 57% UMKM mengaku dalam kondisi buruk, dan 25% hanya bisa bertahan hingga September. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperkirakan, ada sekitar 47% yang terancam gulung tikar.
Padahal, sektor ini menyumbang 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Maka dari itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan kolaborasi menjadi penting bagi UMKM untuk bisa terus menjalankan operasional hingga berkembang baik.
"Mendorong kemitraan (UMKM) dengan usaha besar. Ini sangat penting, bagaimana industri di Jepang dengan UMKM ambil contoh. Di Indonesia pun juga banyak (bentuk kolaborasi), dimana sektor UMKM lokal sudah banyak yang jadi pemasok Astra misalnya," ujar Teten dalam webinar daring Katadata dengan Prasetya Mulya bertajuk "Bangun UMKM di Tengah Multikrisis", Kamis (15/10).
Di sisi lain, Teten menyebutkan, UMKM saat ini juga perlu untuk segera bertranformasi ke arah digital agar bisa mengoptimalkan usaha. Sehingga, tak hanya meningkatkan pemasaran namun juga memotong biaya produksi.
"Higt cost industri kita bukan hanya di manufaktur, tapi juga UMKM," kata dia.
Co-founder & CEO Tokopedia William Tanuwidjaya menjelaskan, pihaknya saat ini terus menggiatkan UMKM agar semakin terakomodir dalam membuat pasar. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini yang menuntut digitalisasi. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 9,2 juta UMKM yang tergabung dalam ekosistemnya.
"Seakan pandemi ini, justru menjadi (momen) Tokopedia memang disediakan untuk masa pandemi ini (serba digital). Maka dengan UMKM bertransformasi digital, kesempatan melayani pelanggan akan tetap ada," ujarnya.
Kolaborasi tak hanya terhadap para UMKM dan swasta, Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Djisman S. Simandjuntak mengingatkan pemerintah juga perlu mengambil peran aktif dalam upaya kolaborasi UMKM ini. Misalnya seperti, menjadikan kemajuan UKM indikator kinerja pemerintah pusat, provinsi, sampai kelurahan.
Selain itu, dunia pendidikan pun menurutnya juga mesti terlibat minimalnya program-program yang membantu UMKM.
"Program UKM kolaboratif perguruan-perguruan tinggi yang berakreditasi baik yang terdiri dari layanan penyiapan rencana bisnis, layanan pelatihan, layanan pendampingan dalam berbagai urusan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
