Rabu 14 Oct 2020 17:23 WIB

Banyumas Mendapatkan Bantuan Skema Angkutan Umum

Skema berupa Buy The Service dimana pemda membayar layanan angkutan dari swasta.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Fuji Pratiwi
Petugas mengecek angkutan aglomerasi Bus Trans Jateng koridor Solo-Sangiran, Sragen (ilustrasi). Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah akan mendapat bantuan skema angkutan umum dari Kementerian Perhubungan dengan konsep Buy The Service.
Foto: Antara/Maulana Surya
Petugas mengecek angkutan aglomerasi Bus Trans Jateng koridor Solo-Sangiran, Sragen (ilustrasi). Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah akan mendapat bantuan skema angkutan umum dari Kementerian Perhubungan dengan konsep Buy The Service.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah akan mendapat bantuan skema angkutan umum dari Kementerian Perhubungan dengan konsep Buy The Service. Untuk itu, Pemkab Banyumas diminta menyiapkan enam koridor yang bisa dilayani oleh angkutan umum tersebut.

''Saya minta Pemkab Banyumas menyiapkan enam koridor,'' ucap Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (14/10).

Baca Juga

Sebelumnya Pemkab Banyumas sebenarnya sudah menyiapkan enam koridor sebagaimana yang diminta Kemenhub. Namun, enam koridor yang disiapkan, ternyata berada di wilayah Kabupaten Banyumas semua.

Antara lain, koridor angkutan umum yang melayani rute Patikraja-Baturraden, Purwokerto-Ajibarang, Purwokerto-Banyumas, Banyumas-Kebondalem, Karanglewas-Kebondalem, dan Terminal Bulupitu-Kebondalem.

Budi meminta agar keenam koridor tersebut direvisi, menjadi koridor yang juga melayani antar kabupaten seperti Purwokerto-Purbalingga dan Purwokerto-Cilacap, sehingga ada aglomerasi. ''Saya minta tolong ditinjau kembali,'' kata Budi.

Terkait dengan rencana bantuan ini, antara Pemkab Banyumas dan Kemenhub telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program Buy The Service (BTS). Penandatanganan MoU ini dilakukan di pendopo Setda Banyumas, Rabu (14/10).

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, mengaku siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, untuk tahun anggaran 2020 ini, Pemkab belum bisa melakukan langkah-langkah persiapan mengingat keterbatasan anggaran.

''Kalau 2020 ini, kami belum bisa mengalokasikan anggaran karena sebagian besar anggaran telah digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19,'' kata Sadewo.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement