Sunday, 21 Syawwal 1443 / 22 May 2022

Jabar Belum Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana

Rabu 14 Oct 2020 16:17 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Gita Amanda

Kondisi rumah warga pascabanjir bandang di Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, (ilustrasi).

Kondisi rumah warga pascabanjir bandang di Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, (ilustrasi).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Sejak beberapa pekan terjadi kejadian bencana yang cukup besar di empat daerah Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) belum menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor. Padahal, sebagian wilayah Jabar telah memasuki musim hujan dan beberapa daerah telah mengalami bencana banjir dan longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jabar, Dani Ramdan, mengatakan sejak beberapa pekan terakhir terjadi kejadian bencana yang cukup besar di empat daerah. Pertama adalah banjir bandang di Sukabumi, lalu banjir disertai longsor di Cianjur, dan terakhir banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kendati demikian, BPBD belum menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor skala provinsi. "Sementara balum ada status siaga darurat. Kalau sekarang mungkin masih tanggap dari level kabupaten," kata dia kepada Republika, saat mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Garut, Rabu (14/10).

Meski begitu, menurut dia, BPBD Jabar telah memberikan peringatan kepada setiap kabupaten/kota. Sebab, berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejak awal Oktober wilayah Jabar telah memasuki musim hujan.

Dani menambahkan, musim hujan kali dibarengi dengan fenomena cuaca La Nina. Dieperkirakan, curah hujan akan lebih tinggi hingga ekstrem, dibanding musim hujan sebelumnya. "Kita sudah berikan warning. Namun namanya bencana, titiknya di mana nya tak bisa diprediksi," kata dia.

Dengan terjadinya bencana besar di empat daerah, Dani mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Dari hasil koordinasi itu, akan disepakati status yang akan diterapkan.

"Besok kita akan rakor dengan seluruh kabupaten/kota. Sebab, penetapan status siaga darurat harus ada minimal lima usulan dari daerah," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA