REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PP PBSI lebih memilih menunda pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) yang rencananya digelar 5-6 November di Banten daripada harus melaksanakan secara virtual. Hal tersebut diungkapkan Sekjen PBSI, Achmad Budiharto, Selasa (13/10).
"Munas PBSI banyak agenda yang akan dibahas. Rasanya sulit bisa berjalan dengan baik jika itu harus dilakukan secara virtual. Kita lebih memilih menunda jika ternyata nanti tidak memungkinkan melaksanakannya secara langsung," ujar Budiharto.
Pemilihan lokasi di Tangerang, Banten menurut Budiharto salah satu cara agar Munas bisa digelar secara langsung. Sejauh ini kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banten lebih longgar dibandingkan di Jakarta. Ini alasan PBSI memilih lokasi di sana.
"Kita berharap kondisi Pandemi Covid-19 terus membaik. Agar kita bisa menggelar Munas sesuai rencana. Kita juga terus memantau kondisi di daerah lainnya, karena peserta Munas datang dari berbagai daerah di Indonesia," jelas Budiharto.
Dalam Munas nanti selain membahas pertangungjawaban pengurus periode 2016-2020, juga akan ada kemungkinan perbaikan atau perubahan AD/ART organisasi. Agenda utama tentu saja memilih ketua Umum PBSI periode 2020-2024.
Salah satu syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum PBSI mendatang harus mendapat dukungan dari 10 pengurus provinsi. Saat ini ada 34 pengprov. Dua pengprov, yakni Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara saat ini masih tim formatur sehingga belum memiliki pengurus baru.
Jadi kalau suara terpecah merata maka maksimal akan ada tiga bakal calon. Tetapi bisa saja nanti hanya aklamasi atau satu bakal calon.
"Itu semua diserahkan kepada pengprov selaku pemilik hak suara untuk memberikan dukungan," ujar Edi Sukarno Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PP PBSI 2020-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
