REPUBLIKA.CO.ID, QUITO -- Organisasi masyarakat adat terbesar di Ekuador menggugat Presiden Lenin Moreno dan beberapa pejabat lainnya. Mereka dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama menangani demonstrasi pada Oktober tahun lalu.
Gugatan itu diajukan The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) pada Senin (12/10). Mereka meminta kantor kejaksaan menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan yang terjadi pada Oktober 2019. CONAIE meyakini tindak kekerasan kala itu merupakan serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil.
“Kami telah meminta agar tidak ada investigasi yang terisolasi atau tidak langsung. Kami telah meminta agar semua pengaduan disatukan sehingga ditangani dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan," kata pengacara CONAIE Carlos Poveda, dikutip laman Aljazirah.
Presiden CONAIE Jaime Vargas mengatakan selain Lenin Moreno, gugatan organisasi pun ditujukan kepada menteri dalam negeri, menteri pertahanan, pemimpin institusi kepolisian, dan pengawas keuangan.
"Kami telah mengajukan pengaduan, kami telah memberi tahu Negara bahwa mereka harus menyelidiki peristiwa Oktober 2019, tetapi pemerintah yang tidak bertanggung jawab ini dan sistem peradilan Ekuador belum dapat menanggapi dan memberikan penjelasan kepada rakyat Ekuador," kata Vargas.
Sejauh ini Pemerintah Ekuador belum memberikan tanggapan atas gugatan tersebut. Pada Oktober 2019 lalu, Ekuador dilanda demonstrasi menentang keputusan Moreno memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah diberikan selama 40 tahun terakhir. Kebijakan itu menyebabkan harga solar meningkat dua kali lipat dan BBM jenis lain naik sebanyak 30 persen.
Untuk merespons situasi yang bergejolak, Moreno menyerukan keadaan darurat nasional. Hal itu membuat aparat keamanan, termasuk tentara, yang turun ke jalan semakin banyak. Moreno sempat memindahkan pemerintahannya dari ibu kota Quito ke kota pelabuhan Guayaquil.
Moreno pada akhirnya membatalkan keputusannya dan melanjutkan subsidi BBM untuk warga. Menurut data yang diberikan kantor ombudsman, aksi protes menyebabkan 10 orang tewas, 1.340 luka-luka, dan 1.192 orang ditangkap. Kerugian ekonomi akibat kerusakan pasca-demonstrasi ditaksir mencapai 821 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
