REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus punya pola koordinasi yang kuat dan siap siaga untuk mengantisipasi potensi bencana yang timbul dari fenomena La Nina. Pemerintah harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
"Bahaya sekali kalau hal ini tidak disikapi secara serius. Dampak La Nina, akan terjadi banjir di wilayah Indonesia. Pemerintah harus punya perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang nantinya akan mengungsi dimana. Tidak mungkin di tenda, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Jika ada dapur umum juga tidak mungkin ramai-ramai. Pemerintah harus berpikir sampai situ," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono saat dihubungi Republika, Selasa (13/10).
Dikatakannya, La Nina ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara lain juga seperti Jepang, Korea, dan Cina. Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahap krisis iklim. Sehingga, jangan sampai pemerintah lengah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.
Pihak BMKG juga harus selalu informasikan keadaan ini ke masyarakat. Kalau dilihat dampak La Nina ini sampai April 2021. Semua wilayah bisa terkena kecuali daerah-daerah seperti Sumatera Utara dan Aceh. Diharapkan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah bersiap diri.
"Harus ada rumusan baru karena masyarakat kini mengalami dua hal yaitu bencana dan pandemi Covid-19. Pemerintah harus bisa tetap terapkan protokol kesehatan Covid-19 ini untuk menyediakan fasilitas darurat. Jangan pakai rumusan tahun lalu tentu beda karena keadaan pun berbeda," kata dia.
Menurut Yuyun, bencana ini mengancam nyawa masyarakat karena akan terjadi banjir dan longsor. Pemerintah harus cepat lakukan penyisiran wilayah mana yang akan terdampak dan apa solusinya. Jangan sampai hal ini mengalami keterlambatan karena ini berurusan dengan nyawa seseorang.
"Harus disiapin ya wilayah mana saja yang kena. Terus informasi ke masyarakat harus cepat juga seperti akan terjadi hujan lima hari kedepan. Sehingga masyarakat bersiap. Sisanya ya pemerintah itu gimana sudah ada dananya untuk menampung masyarakat yang terdampak? terus mereka gimana untuk bertahan hidupnya? ini penting loh," kata dia.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, dana sudah tersedia untuk mengatasi dampak dari La Nina. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir. "Sudah tersedia dananya ya," katanya saat dihubungi Republika.
Sebelumnya diketahui,Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia bisa menimbulkan dampak. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, La Nina mengakibatkan curah hujan tinggi di Tanah Air hingga Maret 2021 dan bisa mengakibatkan bencana banjir.
Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, Indonesia mengalami anomali cuaca tahun ini. Sebab, selama September, Oktober, bahkan November tahun lalu masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi, terutama di Riau. Selain itu, di Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Namun, tahun ini berbeda. Yang kita hadapi hari ini adalah provinsi-provinsi ini mengalami percepatan terjadinya hujan. Dan BMKG sudah menyampaikan bahwa dalam periode tiga bulan ke depan bahkan sampai dengan Maret 2021, kita menghadapi curah hujan yang tinggi karena menghadapi fenomena La Nina," ujarnya saat mengisi konferensi virtual BNPB bertema Antisipasi Banjir di Musim Hujan, Senin (12/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
