REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengungkapkan penerapan vaksinasi Covid-19 pada seluruh warga negara Indonesia (WNI) bukanlah hal mudah. Pasalnya Indonesia terdiri dari banyak pulau dan total WNI sekitar 270 juta orang.
Zubairi menegaskan semua WNI berhak atas vaksinasi ketika nantinya sudah resmi memenuhi aspek aman dan efektif. Proses vaksinasi baru mendekati tahap uji klinis yang ketiga pada Maret 2021.
"Semua akan divaksinasi. Ya memang tidak mudah tapi ini untuk semuanya, harus merata berhak semua," kata Zubairi pada Republika, Selasa (13/10).
Zubairi menyampaikan metode penanganan Covid-19 di dunia terus mengalami pembaharuan seiring gencarnya penelitiannya. Salah satu teori menyebut tak harus semua warga di satu negara memperoleh vaksinasi.
"Ada 1 teori masih diperdebatkan karena berubah terus sesuai penelitian yang terus dilakukan, prinsip vaksinasi ini tidak harus semua, karena begitu sekitar 60-70 persen penduduk kebal maka virus sulit cari mana yang belum terinfeksi akhirnya mati," ujar Zubairi.
Zubairi menyebut virus hidup kalau tinggal di tubuh manusia kemudian ditularkan ke orang lain. "Pandemi selesai ketika virus mati tak bisa cari inang. Jadi tak harus semuanya kebal," lanjut Zubairi.
Teori lainnya Herd Immunity menyebut manusia akan membangun kekebalannya dengan proses adaptasi seiring berjalannya waktu. Namun Zubairi tak sepakat dengan teori itu karena risiko jumlah yang meninggal akan banyak.
"Makanya kita pakai vaksin, tapi sampai sekarang di dunia ini belum ada yang aman dan efektif," ucap Zubairi.
Meski demikian, Zubairi mengatakan tetap akan ada korban setelah vaksin Covid-19 ditemukan. Hal ini didasari dari pengalaman penanganan virus influenza. "Namun nanti tidak semuanya kebal, kalau pun kena hanya ringan saja kondisinya," sebut Zubairi.
Sebelumnya, Pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 untuk 135 juta warga negara Indonesia hingga 2021. Pemerintah akan terus mendorong pengadaan vaksin hingga bagi setidaknya 160 juta masyarakat sampai tahun 2022.
Pemerintah juga telah membuat pemetaan sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19. Diantaranya paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta orang dengan kebutuhan vaksin 6,9 juta dosis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
