Senin 12 Oct 2020 18:23 WIB

Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi akan Saling Berkunjung

Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan normalisasi hubungan UEA

Red: Nur Aini
 (Kiri ke kanan) Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald J. Trump dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan selama upacara penandatanganan Kesepakatan Abraham, yang menormalkan hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, di Halaman Selatan Gedung Putih di Washington, DC, AS, 15 September 2020.
Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
(Kiri ke kanan) Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald J. Trump dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan selama upacara penandatanganan Kesepakatan Abraham, yang menormalkan hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, di Halaman Selatan Gedung Putih di Washington, DC, AS, 15 September 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (12/10), mengatakan ia dan putra mahkota Abu Dhabi sepakat untuk segera melakukan pembicaraan melalui telepon.

Pada hari yang sama, kabinet Israel menyetujui kesepakatan normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang ditandatangani kedua negara pada 15 September.

Baca Juga

Melalui pernyataan resmi, Netanyahu mengatakan dia dan putra mahkota akan bertemu "segera", dan telah saling menyampaikan undangan untuk mengunjungi negara masing-masing.

Sementara itu, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan mencicit pada Senin bahwa ia dan Netanyahu telah membahas upaya memperkuat hubungan bilateral, juga berbicara soal masa depan perdamaian di kawasan.

"Perjanjian perdamaian" Israel-UAE, yang ditengahi Amerika Serikat, merupakan langkah yang bertentangan dengan landasan diplomatik baru di Timur Tengah.

Palestina mengutuk pakta itu sebagai pengkhianatan terhadap upayanya untuk mewujudkan negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel. Perjanjian ditandatangani juga di tengah kekhawatiran yang tinggi soal dominasi Iran di kawasan itu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement