REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Meski mahasiswa di Lampung menolak, namun Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020. Gubernur telah berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menyosialisasikan UU tersebut. “Ya segera (UU Ciptaker) disosialisasikan,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada wartawan di Pemprov Lampung, Senin (12/10).
Menurut dia, dalam sosialisasi UU Ciptaker tersebut, gubernur Lampung telah berkooridinasi dengan kapolda, bupati, dan danrem serta instansi terkait. Sosialisasi UU Ciptaker tersebut agar masyarakat teduh, aman, nyaman, dan ekonomi terjaga.
Selain itu, dia menyatakan, sosialisasi UU Ciptaker tersebut dapat mencegah terjadinya atau timbulnya klaster baru Covid-19 pasca-aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Pada Rabu (7/10), sejumlah mahasiswa, pelajar, dan sebagian buruh di Bandar Lampung menggelar aksi unjuk rasa menolak adanya UU Ciptaker. Aksi berawal di Bundara Tugu Gajah bergerak ke Gedung DPRD Lampung. Menjelang petang hari, aksi massa tersebut berujung ricuh dengan aparat kepolisian. Beberapa orang peserta aksi mengalami luka, dan beberapa diamankan di Mapolresta Bandar Lampung.
Menurut Gubernur Arinal, negara tidak pernah merugikan rakyatnya. UU Ciptaker bertujuan mempermudah investasi di Indonesia dalam membuka lapangan kerja baru. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja, termasuk di Lampung.
Dia menjelaskan soal UMP tetap ada, jaminan sosial tetap ada termasuk pesangon buruh/pekerja, juga hak cuti tetap ada, PHK tidak sepihak. Hal sama diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Lukmansyah. Menurut dia, UU Ciptaker segera dipublikasikan dan disosialisasikan.
Di dalam UU tersebut, kata dia, UMP tetap ada, PHK sepihak tidak ada, pesangon tetap ada, dan hak cuti juga masih ada. Saat ini, ia masih menunggu final draft UU Ciptaker tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
