REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) menyebutkan, beberapa perwakilan pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan pemesanan vaksin Covid-19 tahap pertama. Setidaknya, 50 juta dosis vaksin yang berasal dari kerja sama dengan perusahaan asal Inggris, Astra Zeneca, itu siap diamankan untuk tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite PC PEN Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah dengan Astra Zeneca sudah membuat komitmen pengadaan vaksin 100 juta.
"Sekarang, menteri kesehatan, menteri luar negeri dan menteri BUMN sedang berangkat untuk mempersiapkan 50 juta order pertama dan siap dibayar," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (12/10).
Sebelumnya, dalam diskusi virtual pada Ahad (11/10), Airlangga menyebutkan, pemerintah siap membayar uang muka pengadaan vaksin Astra Zeneca sebesar 50 persen pada akhir Oktober. Anggarannya diperkirakan mencapai 250 juta dolar AS.
Selain Astra Zeneca, pemerintah juga menjalin kerja sama pengadaan vaksin dengan perusahaan asal China, Sinovac. Pengadaan vaksin Sinopharm juga dilakukan secara bertahap antara 10 juta hingga 30 juta.
Secara keseluruhan, Airlangga menjelaskan, pemerintah sendiri telah menargetkan vaksinasi untuk sekitar 160 juta orang. Tahapannya akan dilakukan secara bertahap sampai dua tahun mendatang. "Sekarang persiapannya sedang dilakukan," katanya.
Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menyiapkan daftar penerimanya berdasarkan prioritas. Pertama, untuk 3,5 juta orang yang berada di garda terdepan. Mulai dari tenaga medis, paramedis, pelayan kesehatan hingga TNI, Polri dan aparat hukum.
Selain itu, ada masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perangkat daerah yang berjumlah 5 juta orang. Kelompok lainnya, penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang sebanyak 96 juta orang.
Dengan estimasi dosis yang dibutuhkan tiap orang adalah dua kali vaksinasi, maka akan dibutuhkan 320 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia. Airlangga menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lebih dari jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan ada vaksin yang tidak bisa terpakai.
Untuk mencapai target itu, Airlangga menambahkan, vaksinasi tidak hanya akan dilakukan melalui bantuan pemerintah. Beberapa perusahaan sudah mempersiapkan kerja sama dengan penyedia vaksin. "Kalau ini ditujukannya untuk vaksin mandiri," ujarnya.
Meski ada dua jalur, Airlangga memastikan, seluruh proses vaksinasi akan dikontrol oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan PT Biofarma. Ketentuannya dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai vaksinasi yang sudah diteken Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
