REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Geo Dipa Energi (Persero) khususnya unit Patuha telah secara aktif berkontribusi bagi masyarakat sekitar, Pemerintah daerah (Pemda) maupun negara. Hanya saja, biaya bisnis ini masih tinggi karena tingginya risiko.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FX Sutijastoto mengungkapkan, menjelaskan, dalam periode 2016 hingga kuartal dua 2020, PT Geo Dipa Energi telah merealisasikan biaya community development sebesar Rp 11,96 miliar untuk kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Serta membayarkan kewajiban Bonus Produksi sebesar Rp 12,83 miliar untuk periode penyetoran 2014 hingga kuartal dua 2020 kepada Pemkab Bandung.
PT Geo Dipa Energi juga telah memberikan kontribusi dalam bentuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah sebesar RP 3,77 miliar pada kuaratal tiga 2020 ini.
Akan tetapi, menurut Toto, pengembangan panas bumi di Indonesia masih terkendala harga yang cukup tinggi. Pemerintah tengah melakukan beberapa langkah besar guna menghadapi tantangan tersebut.
"Harga panas bumi sekarang masih cukup tinggi, risikonya cukup tinggi. Ini karena datanya masih cukup terbatas karena ada di subsurface, dikedalaman. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan akuisisi data," kata Toto.
Toto mengatakan, data mengenai potensi panas bumi akan diperoleh salah satunya dengan mekanisme PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi). Melalui PISP, yang saat ini dikelola PT SMI, pemerintah akan melakukan government drilling untuk mengurangi risiko eksplorasi. Dari situlah pemetaan potensi akan diperoleh untuk selanjutnya dilakukan pengembangan.
Sebagai salah satu special mission vehicle dibawah Kementerian Keuangan, PT Geo Dipa Energi (Persero) ditunjuk untuk melakukan government drilling di beberapa daerah seperti Wae Sano, Nage, Jailolo, dan Bituang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
