REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS mengatakan wilayah Batam, Bintan dan Lingga layakdijadikan sebagai sentra industri perikanan nasional.
“Batam, Bintan dan Lingga layak jadi sentra industri perikanan karena tiga alas an,” kata Prof Rokhmin Dahuri pada acara Seminar Nasional “Batam-Bintan-Lingga: Sinergitas Wujudkan Poros Perikanan Indonesia” yang diadakan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) di Tanjung Pinang, Jumat (9/10).
Ia menyebutkan, ketiga alasan tersebut adalah ketiga wilayah itu memiliki infrastruktur dan sarana memadai; memiliki konektivitas dan aksesibilitas ke jaringan pasar nasional maupun global; dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.
Rokhmin yang juga ketua umum MAI menguraikan posisi strategis Batam-Bintan-Lingga, antara lain, meliputi wilayah: Kota Batam dan Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga; berada di jalur pelayaran internasional; serta berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia.
Selain itu, luas darat ketiga wilayah itu mencapai :4.689,8 km2 (57,2% luas darat Kepri); sedangkan luas lautnya 97.697 km2 (40,2% luas laut Kepri). Jumlah pulau yang tersebar di ketiga wilayah itu mencapai 1.152 pulau (64,2% jumlah pulau Kepri). Dari jumlah tersebut, ada delapan pulau yang berada di wilayah terdepan.
"Adapun panjang garis pantai ketiga wilayah tersebut mencapai 1.133 km (47,8% garis pantai Kepri)," ujar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Untuk menjadikan Batam, Bintan dan Lingga sebagai sentra industri perikanan, kata Rokhmin, maka ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan. Pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, sampai batas MSY (Maximum Sustainable Yield = Potensi Produksi Lestari) stok ikan yang ada di: (1) wilayah perairan laut Batam – Bintan – Lingga, (2) Provinsi Kepri, perairan laut nasional dalam WPP- 711, dan (3) laut internasional > 200 mil (high seas Samudera Hindia dan S. Pasifik).
Kedua, peningkatan produksi perikanan budidaya berbagai spesies unggulan secara berdaya saing, efisien, inklusif, dan berkelanjutan di: (1) perairan laut, (2) payau, (3) kolam air tawar, (4) akuarium, dan (5) wadah lainnya. Caranya melalui revitalisasi/intensifikasi, dan ekstensifikasi.
Ketiga, revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan (UPI = Unit Pengolahan Ikan) yang ada saat ini (existing) supaya menghasilkan produk yang lebih berdaya saing global, efisien (profitable), dan berkelanjutan.
Keempat, pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan modern (State of the Art Technology) di Batam, Bintan, dan Lingga sesuai dengan permintaan pasar nasional maupun global. Tentunya dengan kapasitas sesuai dengan volume produksi hasil program-1, program-2, dan impor secara terbatas dan terkendali.
Kelima, pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut Penghasil ATC (carrageen chips) di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.
Keenam, pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut Penghasil refined carrageen di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
Ketujuh, pembangunan industri pangan dan minuman fungsional, farmasi, dan kosmetik berbasis senyawa bioaktif (natural products) dari biota laut di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
Kedelapan, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur baru untuk mendukung pembangunan industri perikanan diatas (butir-1 s/d butir-7): jaringan jalan, listrik, telkom, internet, air bersih, pelabuhan, dan lain-lain.
Kesembilan, penyiapan dan pembangunan SDM berkualitas (knowledge, skills, etos kerja unggul, dan akhlak mulia) untuk mendukung pembangunan industri perikanan diatas.
“Kesepuluh, kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) yang kondusif dan atraktif,” papar Rokhmin yang juga koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
