REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang menyampaikan pemerintah mengetahui siapa yang mensponsori aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Menurut Imanuel, pernyataan itu menunjukkan watak pemerintah yang antidemokrasi.
"Itu merupakan tuduhan yang keji. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap niat tulus dan semangat massa aksi yang menentang UU Cipta Kerja. Ini menunjukkan pemerintah berwatak antidemokrasi," kata Imanuel di Jakarta, Jumat (9/10).
Imanuel juga menyayangkan pemerintah yang menyampaikan aksi massa terjadi karena masyarakat banyak termakan hoaks. GMNI menjadi salah satu unsur pendemo yang menentang UU Ciptaker pada Kamis (8/10) se-Indonesia.
"Ini merupakan tuduhan yang tak berdasar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah kehilangan akal mengatasi gelombang besar penolakan UU Cipta Kerja ini," ujar Imanuel.
Imanuel mengungkapkan, justru selama ini, pemerintah dan DPR yang selalu abai mendengar aspirasi masyarakat. Sebab sejak awal munculnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah mendapat respon penolakan yang masif dari berbagai elemen masyarakat.
"Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang sangat masif saat ini merupakan ekspresi masyarakat yang sudah muak akan sikap apatis pemerintah terhadap aspirasi rakyatnya. Wajar bila kaum buruh, petani, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat lain menolak UU Cipta Kerja ini karena dianggap tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan berwatak kapitalistik," ucap Imanuel.
Sebelumnya, Airlangga menyebut aksi unjuk rasa menentang UU Ciptaker terjadi berkat dukungan pihak tertentu. Sayangnya, Ketum partai Golkar itu tak merinci siapa dalang yang dimaksud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
