REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan dua pilar utama yang bisa memperkuat sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia hingga mampu berdaya saing. Dua pilar utama itu, kata Ma'ruf, melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta penguatan dana sosial.
"Ekonomi Kerakyatan di negeri ini akan kuat dan berdaya saing apabila ditopang oleh dua pilar utama. Kedua pilar ini harus memperoleh perhatian dari semua kalangan," kata Ma'ruf dalam sambutannya di acara Hari Lahir ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang digelar virtual, Jumat (9/10).
Ia mengatakan, kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan pintu gerbang terwujudnya keadilan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia. Hal ini lantaran, sebagian besar warga Nahdlatul Ulama juga bergerak di sektor UMKM.
"Gerakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat," ujar Ma'ruf.
Sedangkan, pilar kedua, kesuksesan gerakan penguatan dana sosial atau filantropi berupa optimasi potensi Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf sebagai dana sosial Islam (Islamic Social Fund).
Ia menilai potensi dana sosial dari NU sangat besar mengingat NU adalah organisasi umat Islam terbesar di Indonesia bahkan mungkin di dunia.
"Dengan jumlah warga NU yang mencapai lebih dari 100 juta individu, potensi Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf dari warga NU tentu sangat besar," ujarnya.
Karena itu, peran Lembaga Amil Zakat NU atau yang populer disingkat NUcare-LAZISNU akan lebih besar. Apalagi, LAZISNU saat ini sudah memulai kerja dengan baik dalam memobilisasi warga NU melalui Gerakan Kotak Infaq atau KOIN NU yang sudah merata di mana-mana.
Ia berharap kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf itu terus digalakkan dan kemudian dimanfaatkan menjadi modal produktif bagi jutaan UMKM aktif di kota dan desa.
"(Jika ini dilakukan) maka tentu ini akan menjadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat berkontribusi pada kehidupan yang lebih adil dan makmur, terjamin dan sejahtera kehidupan akhiratnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong para pelaku usaha nahdliyin mengoptimalkan potensi teknologi digital. Hal ini menurut Ma'ruf, bagian upaya menghadapi situasi yang berubah di masa mendatang pasca pandemi Covid-19.
"Pemerintah mendorong untuk melakukan digitalisasi dengan mengoptimalkan potensi teknologi digital yang akan semakin dominan sebagai next industry standard," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengingatkan di era digital saat ini yang perlu dikembangkan adalah suatu platform digital yang dapat menghubungkan produsen, pedagang dan konsumen. Untuk pengusaha nahdliyin, peluang ini bisa dimanfaatkan khususnya ke warga NU melalui (NU Connect) yang saat ini sudah memiliki produk barang dan jasa yang sangat bervariasi.
Selain itu untuk lebih melengkapi ekosistem NU-Connect perlu dimanfaatkan keberadaan layanan keuangan digital untuk mempermudah transaksi dalam NU Connect, dan dukungan layanan logistik serta distribusi yang efisien.
"Spirit Nahdlatut Tujjar harus dihadirkan pula dengan sungguh-sungguh, khususnya bagi HPN untuk menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19 maupun tantangan kompetisi global," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
