REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Intelektual Islam Ulil Abshar Abdalla mengaku bingung dengan kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah. Di tengah meluasnya protes dari berbagai pihak mulai dari akademisi, buruh, mahasiswa dan ormas, Presiden dan pemerintah tetap tak mau mendengar protes atas Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Njenengan iki maksude sek pundi Pak presiden? What do you want?" kata Ulil dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (8/10) malam.
"Ini maunya pemerintah apa? Pas proses tidak mendengarkan, pas proses juga tidak didengarkan. Ini pemerintah sekarang ini maunya dengan negeri apa?" ujarnya lagi.
Ulil yang sempat mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu menyatakan dukungan sepenuhnya pada elemen masyarakat, buruh, dan mahasiswa yang berjuang melalui demonstrasi langsung maupun tidak langsung untuk menolak UU Ciptaker.
"Dukungan saya sepenuhnya," ujar menantu Kyai Haji Mustofa Bisri itu.
Ulil pun menyesalkan tindakan kepolisian yang represif dan menggunakan pendekatan keamananan yang semakin keras dibandingkan demo sebelumnya. Ia menilai, hal ini semakin menunjukkan negara justru khawatir dengan pemrotes.
"Cara-cara yang digunakan pemerintah Orde Baru sekarang muncul lagi salah satunya dengan pendekatan keamanan," kata dia.
Ulil juga mempertanyakan mengapa sejak awal pemerintah dan DPR menutup partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU Ciptaker ini. Sejak proses hingga disahkan, pemerintah dinilainya tak mau mendengar masyarakatnya sendiri.
"Saya bingung dengan logika negara ini, menutup partisipasi masyarakat. Perumusan undang-undnag ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan publik. Setelah disahkan, masyarakat dan buruh ya protes," ujar Ulil.
Ulil juga mengatakan Jokowi sangat layak mengeluarkan Perppu. Hanya dengan Perppu, demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota bisa ditenangkan.
"Saya enggak ngerti lagi," ucap Ulil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
