Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

GMNI: Masyarakat tak Percaya Lagi DPR RI

Kamis 08 Oct 2020 21:41 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bayu Hermawan

Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berhadapan dengan polisi saat demonstasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/10/2020).Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.

Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berhadapan dengan polisi saat demonstasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/10/2020).Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
GMNI nilai gelombang unjuk rasa tolak UU Ciptaker bukti masyarakat tak percaya DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Cipayung Plus nasional terdiri dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, LMND dan HIKMABUDI melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis, (8/10). Pendemo menyatakan sikap menolak UU Ciptaker yang baru disahkan karena dianggap lebih memihak ke investor daripada rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI Sujahri Somar menyampaikan terjadinya aksi massa yang cukup besar menandakan masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah dan DPR.

Baca Juga

"Terlihat dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini justru menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dalam skala nasional, dari tingkat daerah sampai ke pusat. Kami (DPP GMNI) juga mengeluarkan surat instruksi agar DPC dan DPD di seluruh tanah air ikut menyikapi terbitnya UU Ciptaker," kata Sujahri, Kamis (8/10).

GMNI bersama forum Cipayung Plus nasional melakukan aksi karena menganggap UU Ciptaker tidak sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya sila ke-5. GMNI mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU tersebut. 

"UU ini sangat tidak sesuai dengan semangat pancasila dan pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini berpotensi mengebiri hak hidup masyarakat kecil dan menguntungkan para investor dan oligarki," ujar Sujahri.

Aksi massa berakhir sekitar pukul 17.00 WIB setelah sempat terlibat lempar-lemparan dengan aparat keamanan. Selanjutnya, Forum Cipayung Plus sepakat mengajukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang bermasalah di dalam UU Ciptaker.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA