REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki kembali menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di wilayah otonom Xinjiang, China, tempat asal komunitas etnis Uighur. Hal itu dikatakan Kementerian Luar Negeri Turki, pada Rabu (8/10).
Di Majelis Umum PBB, Turki kembali mendesak agar identitas budaya dan agama Turki Uighur dihormati dan dijamin, ungkap pernyataan Turki kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB (Masalah Sosial, Kemanusiaan & Budaya) yang dibagikan kepada wartawan.
"Kami mementingkan peran PBB dalam menangani masalah dan harapan masyarakat internasional mengenai praktik pelanggaran HAM terhadap Uighur Turki dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," kata deklarasi tersebut.
Deklarasi dari Turki itu menekankan bahwa badan-badan PBB yang relevan memainkan "peran penting dalam mencatat situasi HAM di kawasan" dan "membuat rekomendasi konkret." Mengutip delapan rekomendasi yang diberikan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB kepada China pada Agustus 2018, Turki mengatakan kekhawatiran dan rekomendasi yang dibuat komite tersebut masih berlaku hingga hari ini dan "langkah-langkah yang diperlukan harus diambil dalam masalah ini."
Deklarasi tersebut juga menggarisbawahi penghormatan Turki atas integritas wilayah China, dan mengatakan Turki berharap komunitas internasional dan otoritas China menjamin perdamaian dan ketenangan bagi warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
"Selain itu, identitas budaya dan agama mereka harus dihormati dan dijamin," tambah deklarasi itu.
Deklarasi Turki juga menunjuk pada ikatan etnis, agama dan budayanya dengan Turki Uighur, dan mengatakan "praktik hak asasi manusia terhadap Uighur Turki dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dalam laporan baru-baru ini telah membuat Turki sangat khawatir. Dalam deklarasinya, Turki berjanji akan terus mengikuti masalah Uighur dan minoritas Muslim di China di berbagai platform internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Turki juga mengatakan pihaknya mengharapkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melakukan kunjungan yang bermakna, komprehensif dan tidak terbatas ke Xinjiang. Otoritas Turki juga berharap China akan bertindak secara transparan dalam masalah ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy mengeluarkan pernyataan pada Rabu yang mengatakan Turki "selalu mengikuti perkembangan mengenai saudara-saudara Uighur dan dengan kepekaan yang tinggi. Aksoy dalam pernyataannya juga mengatakan Turki selalu memasukkan "hak-hak fundamental dan kebebasan Uighur Turki dan minoritas Muslim" dalam agendanya dan mendesak China untuk menghormati "kebebasan beragama dan berkeyakinan."
China dituding memasukkan orang Uighur ke kamp-kamp tersebut secara paksa, dan ada laporan terkait kekerasan terhadap wanita Uighur. Kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW), menuduh Beijing mendiskriminasi 12 juta rakyat Uighur di China, yang sebagian besar adalah Muslim.
Laporan HRW 2018 berfokus pada kampanye pemerintah China tentang penahanan sewenang-wenang massal, penyiksaan, indoktrinasi politik paksa, dan pengawasan massal terhadap Muslim Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
