REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menilai, penyebab kegaduhan nasional, kemarahan rakyat, dan situasi kacau adalah sikap abai pemerintah dan DPR atas aspirasi rakyat. Arogansi kekuasaan rezim saat ini telah membutakan hati nurani dan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi ambisi.
"Ini sesungguhnya falsafah Maciavelli yang sudah diterapkan oleh banyak pihak pemuja kekuasaan," kata Kiai Muhyiddin melalui pesan tertulis kepada Republika, Kamis (8/10).
Dia mengatakan, masyarakat dari segala level, buruh, mahasiswa, dan aktivis pergerakan berhak menyampaikan hak konstitusinya yang dijamin undang-undang (UU). Maka, MUI minta kepada pihak kepolisian dan aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan agar tidak bersikap anarkis dalam menghadapi para demonstran yang marah karena hak mereka dijarah secara sadis oleh rezim.
Dia menegaskan, polisi bukan alat kekuasaan dan perpanjangan penguasa. Mereka digaji oleh rakyat yang telah bayar pajak.
"Jika rezim pemerintah dan DPR bekerja sesuai koridor hukum dan tidak mengambil hak rakyat, maka yang terjadi adalah demo dukungan dari publik," ujarnya.
Kiai Muhyiddin mengatakan, MUI menyoroti dengan penuh serius dan sedih kebijakan pemerintah dan DPR yang telah melanggar Sila Kelima Pancasila. Yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
