REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agro Jabar terkait pemenuhan komoditas bantuan sosial (bansos) tahap tiga bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
"Untuk tahap satu dan dua itu oleh Bulog dan PT POS dan Bulog saat ini sedang 'overloading' (kelebihan beban)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja pada acara 'kick off' penyaluran Bansos Provinsi Jabar tahap tiga di Bandung, Rabu.
Sekda Jabar mengatakan tahap demi tahap bansos Jabar mengalami perubahan yang dinamis mulai dari besaran uang tunai, komposisi non tunai hingga kerja sama pengadaaan non tunai seperti beras, garam dan lain-lain.
Menurut dia, Bulog pada waktu yang sama juga mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat terkait penyaluran bansos kementerian untuk korban pandemi COVID-19 dan penyaluran bantuan yang dilakukan pun tenggatnya sama dengan Jawa Barat yakni Desember 2020.
"Pemerintah pusat juga menggunakan Bulog dan PT Pos," katanya.
Keberuntungan ada di pihak BUMD PT Agro Jabar yang selama ini sudah terjun dalam bisnis agro sehingga Sekda Setiawan berharap Agro Jabar siap mendapatkan penugasan besar tersebut.
Pihaknya juga memuji Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar yang sudah membina Agro Jabar sehingga mampu menerima penugasan tersebut.
"Jadi Bulog konsentrasi bantuan dari pemerintah pusat, sekarang BUMD harus siap," ujarnya.
Setiawan mengatakan pihaknya mewanti-wanti Agro Jabar dan PT Pos agar dalam mengemas dan mengirim paket bansos menjaga kualitas dan komoditas yang disalurkan.
Menurut dia, proses pemaketan 1,9 juta paket bansos sudah pasti mempekerjakan banyak pihak dan harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan masalah.
"Sehingga jangan sampai ada masalah dalam jumlah komoditas dan kualitasnya, dari 1,9 juta ada saja 10 atau lima yang cacat itu akan jadi viral. Ada kasus beras campur plastik, mudah-mudahan tidak terjadi dan itu bukan bansos dari provinsi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
