Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

Mu'ti: Sejak Awal Muhammadiyah Minta UU Ciptaker Disetop

Rabu 07 Oct 2020 15:08 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Ani Nursalikah

Mu'ti: Sejak Awal Muhammadiyah Minta UU Ciptaker Disetop. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti.

Mu'ti: Sejak Awal Muhammadiyah Minta UU Ciptaker Disetop. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti.

Foto: Republika/Prayogi
Menurut Mu'ti, di dalam UU itu juga banyak pasal yang kontroversial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, sejak awal Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Selain karena masih dalam masa pandemi Covid-19, di dalam RUU itu juga banyak pasal yang kontroversial.

"RUU (Cipta Kerja) tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat, tapi DPR jalan terus, Omnibus Law tetap disahkan," kata Mu'ti melalui pesan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (7/10).

Baca Juga

Ia mengatakan, memang usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Law Cipta Kerja.

Tetapi masih ada pasal terkait dengan perizinan yang masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. "Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi peraturan pemerintah," ujarnya.

Mu'ti menyampaikan, sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU tersebut dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA