REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Angka kemiskinan di Kota Bogor diperkirakan akan meningkat karena adanya pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, memprediksi meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor dikarenakan angka kemiskinan nasional sudah meningkat.
"Selain adanya PHK yang cukup besar karena pandemi, mandeknya roda ekonomi di awal tahun diprediksi menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor nantinya. Saat ini kita masih merekap," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Bambang Cahyono, ketika dikonfirmasi Selasa (6/10).
Bambang menerangkan, berdasarkan data di BPS pusat, angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak sebesar 0,37 persen dari angka kemiskinan pada Maret 2019 menjadi 9,78 persen. Jika dikalkulasikan, maka jumlah penduduk miskin meningkat dari 24,79 juta orang pada September 2019, menjadi 26,42 juta orang pada pada Maret 2020.
Sementara itu di Kota Bogor, Bambang mengungkapkan sebelum adanya pandemi Covid-19, angka kemiskinan sudah mengalami penurunan.
Tercatat, sejak 2015 hingga 2019 jumlah warga miskin di Kota Bogor terus menurun. Bambang merincikan, pada 2015 jumlah warga miskin di Kota bogor ada sebanyak 79.15 ribu orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 77.28 ribu orang, dan pada tahun 2017 angka kemiskinan kembali menurun di posisi 76.53 ribu orang.
Berlanjut pada 2018 turun menjadi 64.85 ribu orang dan pada 2019 turun menjadi 63.97 ribu orang. “Tahun 2019 turun lagi menjadi 63.97 ribu orang, atau 5,77 persen warga Kota Bogor berada di bawah garis kemiskinan,” jelas Bambang.
Sedangkan, angka garis kemiskinan di Kota Bogor setiap tahunnya ikut mengalami kenaikan, seiring berkurangnya jumlah masyarakat miskin di Kota Bogor. Bambang memaparkan, data di BPS Kota Bogor, angka garis kemiskinan pada Maret 2020 sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan. “Angka ini naik 3,2 persen dari bulan September 2019 yang tercatat Rp 440.538 per kapita per bulan,” ujarnya.
Data yang sudah membaik di Kota Bogor ini, dikatakan Bambang, bisa mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi Covid-19.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Botor diminta untuk menekan angka kemiskinan oleh pemerintah pusat, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diadakan secara virtual.
"Jadi daerah diminta untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Tetapi, kondisinya memang sulit," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim.
Untuk saat ini, Dedie mengatakan Pemkot Bogor melakukan upaya untuk tidak menambah jumlah kemiskinan di Kota Bogor. Terutama jumlah angka kemiskinan absolut yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. "Arahannya itu yang utama, sedapat mungkin kita berupaya untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Itu dulu yang paling prioritas," ujarnya.
Dedie juga menegaskan, saat ini Pemkot Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan untuk membantu ekonomi warga di tengah pandemi Covid-19. “Cara Pemkot ya sekarang ini tentu dengan memaksimalkan program-program bantuan. Di luar itu ada Program Keluarga Harapan (PKH), lalu Kartu Sembako, dan kemudian saat ini kita punya kesempatan untuk membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid," kata Dedie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
