Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

LAN Dukung Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Selasa 06 Oct 2020 18:40 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus Yulianto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto (tengah) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai mengadakan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Pertemuan tersebut untuk melakukan kerja sama antara LAN dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto (tengah) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai mengadakan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Pertemuan tersebut untuk melakukan kerja sama antara LAN dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA
Pendidikan sebagai wujud pengembangan kapasitas SDM KPK juga dilakukan dengan LAN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan arahan terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas arahan KemenPANRB Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan ikut terlibat didalamnya.

Kepala LAN, Adi Suryanto mengatakan, seiring dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN yang tertuang dalam PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, LAN siap untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di KPK.

"LAN mendukung proses tersebut, terutama dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi LAN dan pelaksanaan orientasi dalam rangka pembekalan pegawai KPK menjadi ASN,” ujar Adi, Selasa (6/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan, KPK telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di lingkungan KPK. Hal ini sejalan dengan salah satu misi KPK, yakni meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

Pendidikan sebagai wujud pengembangan kapasitas SDM KPK juga akan dilakukan dengan LAN, sebagaimana tercakup dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada hari ini.

“Tepat kiranya KPK menggandeng LAN karena selain melakukan kajian dan telaahan, LAN juga menjalankan pendidikan untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, handal, dan berintegritas,” ujar Firli.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA