REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merintis pembangunan desa Pancasila. Langkah ini dipuji bakal perkuat fondasi kebangkitan ekonomi desa dan nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam seminar daring 'Pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembangunan Desa Menuju Indonesia Maju' pada Selasa (6/10).
Turut hadir; Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia Tandjung, Plt. Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Plt. Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP Adjie Samekto, Kepala Badan Penelitidan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes PDTT Eko Sri Haryanto dan Guru Besar Politik Universitas Padjajaran Muradi.
Dalam sambutannya, Yudian Wahyudi menyebut desa adalah sarana interaksi antara warga dan negara. Bahkan semua permasalahan bangsa lebih mudah diselesaikan di level akar rumput. "Bung Karno pernah menyebut Pancasila digali dari nilai-nilai lokal, di desa lah kita menemukan dan menyimpulkan nilai-nilai Pancasila itu," kata Yudian.
Pemilik pondok pesantren Nawasea ini berharap desa bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara riil. Dengan begitu, rencana pembangunan karakter bangsa bisa terlaksana baik. Yudian menambahkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BPIP memiliki fokus agenda pembangunan yang terkait dengan pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. "Dalam konteks sosialisasi dan internalisasi Pancasila, BPIP memberikan perhatian mendalam pada institusi terkait langsung dengan warga seperti desa," tandas Yudi.
Doli Kurnia Tandjung mencatat, sejak era reformasi, wacana dan kebijakan publik kurang menyentuh ideologi Pancasila. Karena itu, pembangunan desa Pancasila oleh BPIP dengan menggandeng Kemendes PDTT sangat penting.
"Gagasan kita mulai dari hal kecil. Kalau di kehidupan sosial hal kecil adalah keluarga, tapi dalam konteks negara kita punya struktur pemerintahan sampai yang paling kecil desa, lingkungan RT atau RW," bilang Doli.
Sayangnya, kata Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, realisasi program-program terhambat minimnya pembiayaan."Dengan gagasan baru yang konkrit, seperti kerja sama Kemendes-BPIP, dibantu Kemendagri dan Bina Desa untuk membantu pembinaan aparatur. Kemudian organisasi seperti LPM yang dimana kami ada di sana juga," tutur Doli.
Adapun Taufik Madjid berharap, kerja sama Kemendes dan BPIP yang meluncurkan Desa Pancasila di Gorontalo belum lama ini, desa bisa jadi pusat kebangkitan ekonomi nasional. "Dengan MoU ini, kita semakin punya kekuatan dan spirit. Desa sebagai episentrum bangsa untuk memperkokoh Ideologi Pancasila," ujar Taufik.
Hal tersebut dirasa penting jika merujuk pada Undang-Undang Desa. Diamanatkan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Pancasila.
"Desa harus bisa memberikan satu pelayanan sosial dasar pada masyarakat. Desa harus mampu mengembangkan usaha-usaha ekonomi. Desa harus bisa mendayagunakan sumber alam dan teknologi tepat guna," jelas Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
