REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) angkat bicara mengenai isu rumah sakit (RS) memalsukan data pasien virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) untuk memperkaya diri. Padahal, menurut IDI, untuk memalsukan data pasien karena harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
"Ditambah lagi, rumah sakit mengikuti petunjuk teknis (juknis) pembayaran klaim pasien Covid-19 yang diatur oleh Kementerian Kesehatan," ujar Humas PB IDI Halik Malik saat dihubungi Republika, Selasa (6/10).
Halik menambahkan, juknis menyebutkan bahwa hanya biaya perawatan Covid-19 yang ditanggung oleh pemerintah meski pasien tersebut memiliki penyakit penyerta (komorbid), komplikasi, atau co-insidens. Oleh karena itu, dia melanjutkan, amat sulit mengcovidkan pasien agar klaim bisa cair. Sebab, pasien yang positif atau negatif harus dibuktikan dengan hasil laboratorium, kemudian ditambah dengan verifikator dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit yang memberikan keputusan terkait persetujuan klaim.
"Jangan menuduh rumah sakit memperkaya diri, kami fokus membantu saudara kita yang kena Covid-19. Kasihan rumah sakit, klaim masih belum dibayar, beban pelayanan untuk Covid-19 luar biasa," katanya.
Halik menambahkan, rumah sakit saat ini justru kelimpungan dan kesulitan beroperasional karena banyak klaim pembayaran pasien Covid-19 yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Beruntung, pasien non Covid-19 juga menurun, sehingga biaya operasional juga ikut berkurang.
Kendati demikian, Halik menegaskan jika ditemukan oknum yang sengaja mengcovidkan pasien demi keuntungan pribadi, maka PB IDI mendukung oknum tersebut ditindak secara hukum.
"Intinya kalau ada oknum, kita tindak secara hukum, maka selesaikan," katanya.
Sebelumnya, dua pejabat negara, yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menilai banyak rumah sakit memberi status pasien Covid-19 pada pasien yang meninggal. Hal ini dilakukan rumah sakit, agar rumah sakit tersebut mendapatkan penggantian perawatan dari pemerintah.
Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) wilayah eks Karesidenan Banyumas, dr Widayanto, menegaskan anggapan banyak rumah sakit melakukan manipulasi data Covid-19, merupakan anggapan yang tidak benar. Dia menyebutkan, akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk memanipulasi data pasien Covid-19.
''Sulit, bahkan sangat sulit bagi rumah sakit memanipulasi data pasien. Karena data Covid-19 itu, akan saling terkait dengan data lainnya,'' kata Widayanto, Senin (5/12).
Dia menyebutkan, data mengenai pasien Covid-19, tidak hanya tercantum pada data pasien di rumah sakit yang melakukan perawatan. Tapi juga di puskesmas yang melakukan rujukan, Dinas Kesehatan, Pokja Covid 19, dan BPJS. ''Dengan data yang tercantum di mana-mana, sangat berisiko kalau ada rumah sakit yang berani melakukan manipulasi data pasien Covid-19,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
