REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan. "Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa," kata Anwar kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10).
Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menunjukkan para wakil rakyat lebih banyak mendengar aspirasi segelintir orang daripada kepentingan rakyat banyak. Ia menegaskan UU Cipta Kerja lebih banyak mengakomodasi kepentingan para pemodal daripada masyarakat umum.
"Jadi kesan dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas," katanya.
Ia mengatakan para wakil rakyat kini banyak yang tersandera sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partai. Wakil rakyat, kata dia, khawatir jika tidak mengesahkan UU Cipta Kerja dapat terkena Pergantian Antar Waktu (PAW) dari otoritas internal partainya.
"Sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya daripada mendengarkan keinginan rakyatnya," kata dia.
Dia menilai dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
