Selasa 06 Oct 2020 00:11 WIB

Anies Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI 2020

Anies Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI 2020.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Muhammad Fakhruddin
Anies Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI 2020 (ilustrasi).
Foto: ist
Anies Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI 2020 (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Basweda mengukuhkan panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2020 secara daring, Senin (5/10) yang dihadiri Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla dan Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Efendi. Dalam sambutannya, Anies mengapresiasi kinerja PMI lantaran telah bergerak cepat khususnya dalam hal penangangan Covid-19 di Jakarta sejak awal pandemi.

“Kami apresiasi kepada seluruh jajaran PMI, utamanya kepada bapak Ketua Umum PMI, Bapak Muh Jusuf Kalla yang memulai dengan berbagai macam kegiatan PMI di wilayah DKI Jakarta sejak masa awal pandemi ini terjadi. Alhamdulillah, manfaatnya kita rasakan terus sampai sekarang,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10).

Menurut Anies, Bulan Dana PMI 2020 berbeda, karena kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Sehingga target penerimaan pun turun menjadi Rp 21 miliar, dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 26,9 miliar. 

Meski demikian, Anies tetap optimis untuk melampaui target. “Mudah-mudahan kita bisa lampaui target. Ini mungkin berbeda dengan pertumbuhan ekonomi karena ini pertumbuhannya solidaritas sosial. Insya Allah, pertumbuhan solidaritas sosial tak mengalami resesi dan malah tumbuh berkembang,” papar dia.

Optimisme untuk melampaui target tersebut, sambung dia, didasarkan pada semangat masyarakat untuk membantu meringankan beban sesama yang terus meningkat saat pandemi Covid-19. Salah satunya, seperti yang telah dikumpulkan melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

“Justru ini masanya kita bisa menggerakkan orang karena kita sedang menghadapi ancaman kemanusiaan. Berkaca pada pengalaman KSBB lalu, ini menjadi sebuah trend yang hampir sama, jadi saya pesan kepada walikota, perhatikan tren itu bahwa digenjot pada sisi jumlah donaturnya,” jelas Anies.

Selain itu, Anies mengungkapkan, ia berencana mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta agar melakukan donor darah. Tujuannya, untuk mengatadi menurunnya stok darah PMI selama pandemi Covid-19.

“Seluruh jajaran itu harus donor darah, kecuali yang punya masalah kesehatan. Lalu kita bisa ajak yang lain mengajak instansi lain di jajaran Forkopimda dan ormas," jelas Anies.

"Kalau itu kita kerjakan, DKI ini memiliki ASN sekitar 64 ribu, Non-ASN sekitar 120 ribu jumlahnya, bisa 180 ribu apabila semua memberikan donor secara berkala maka Insya Allah kita jadi penyangga untuk kebutuhan darah di Jakarta, nanti kita wujudkan dalam bentuk surat,” sambungnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement