Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

RUU Cipta Kerja Dibawa ke Rapat Paripurna Hari Ini

Senin 05 Oct 2020 15:18 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan Masa Sidang IV tahun pada sore ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan Masa Sidang IV tahun pada Senin (5/10) sore. Salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja.

"Ya (hari ini rapur sekaligus pengambilan keputusan tingkat ii ruu cipta kerja), sekaligus penutupan sidang," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang rencana akan digelar 8 Oktober 2020 mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10) malam.

Baca Juga

Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa pada pengambilan keputusan tingkat II di Paripurna. Ketujuh fraksi tersebut antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan pada rapat paripurna mendatang.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, tidak ada urgensinya RUU Cipta Kerja dibahas dalam masa pandemi ini. Partai Demokrat juga menilai pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan dengan transparan. 

Selain itu, mantan sekjen partai Demokrat itu juga menilai, RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak pekerja dan buruh di Tanah Air. "Berdasarkan catatan penting di atas maka izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja ini, kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif," ungkapnya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA