REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan impor garam tetap dibuka dengan rekomendasi dan pengawasan dari Kementerian Perindustrian. Di sisi lain, pemerinta juga menyiapkan bantuan teknologi agar kualitas garam rakyat bisa sesuai kebutuhan industri.
Menteri Riset dan Teknologi / Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan, teknologi yang sudah disiapkan pemerintah adalah proyek garam industri terintegrasi. Proyek ini berupa pendirian pabrik baru di yang lokasinya berdekat dengan lahan tambak garam petani. Pabrik baru ini berfungsi menyerap langsung garam rakyat yang diproduksi di dekatnya, dan menaikkan kualitasnya agar bisa dijual ke industri.
"Sentuhan teknologi yang akan kita kedepankan terutama untuk garam aneka pangan. Di mana garam aneka pangan ini memang akan bisa meningkatkan serapan terhadap garam rakyat," kata Bambang dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (5/10).
Seperti diketahui, kandungan NaCl pada garam rakyat masih rendah, rata-rata di bawah 90 persen. Padahal, industri mewajibkan kandungan NaCl di atas 97 persen agar bisa diserap. Pabrik integrasi inilah yang akan bertugas 'mengubah' kualitas garam dari kandungan NaCl rendah menjadi cukup tinggi untuk diserap industri.
"Saat ini sudah ada satu pabrik yang selesai dan sudah beroperasi di Gresik dan arahan Presiden agar segera ditambah terutama satu dua pabrik di tahun depan," kata Bambang.
Dengan kapasitas produksi satu pabrik 40 ribu ton per tahun, maka pemerintah butuh membangun sekitar 15 unit pabrik garam industri terintegrasi yang tersebar di sentra produksi garam agar bisa menghasilkan sekitar 600 ribu ton garam rakyat berkualitas industri. Angka ini lah yang selama ini diimpor untuk garam industri aneka pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
