Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

10 Jamaah Tabligh Indonesia Didakwa Pengadilan India

Sabtu 03 Oct 2020 15:28 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Muhammad Hafil

10 Jamaah Tabligh Indonesia Didakwa di Pengadilan India. Foto: Anggota Jamaah Tabligh menunggu bus yang akan membawa mereka ke fasilitas karantina di Nizamuddin, New Delhi, India, Selasa (31/3). Jamaah Tabligh tetap menggelar pertemuan di tengah kekhawatiran meluasnya penyebaran virus corona.

10 Jamaah Tabligh Indonesia Didakwa di Pengadilan India. Foto: Anggota Jamaah Tabligh menunggu bus yang akan membawa mereka ke fasilitas karantina di Nizamuddin, New Delhi, India, Selasa (31/3). Jamaah Tabligh tetap menggelar pertemuan di tengah kekhawatiran meluasnya penyebaran virus corona.

Foto: REUTERS/Adnan Abidi
10 Jamaah Tabligh Indonesia tak bisa keluar dari India pada Maret lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sebanyak 20 jamaah tabligh di India akan menerima dakwaan. Sepuluh di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 10 orang lainnya adalah warga Kyrgyzstan.

Hakim Pengadilan pada Kamis (1/10) mengatakan menolak melepaskan 20 anggota jamaah tabligh itu. Pasalnya meskipun mereka tidak terbukti menyebarkan Covid-19, namun faktanya mereka melanggar karena tinggal di masjid selama lockdown pada bulan Maret lalu.

"Harus diakui, tidak ada bukti hukum yang mendukung tersangka saat ini menyebarkan virus. Tetapi para tersangka ditemukan bersama di sebuah masjid padahal diperintahkan untuk ditutup,” kata hakim pengadilan, seperti dilansir dari The Indian Express, Jumat (2/10).

Pengacara Amin Solkar, mewakili 20 orang asing itu, mengatakan bahwa mereka tidak berkumpul di masjid tetapi memang tinggal di sana selama lockdown diberlakukan pada Maret lalu. Lockdown menyebabkan mereka tidak bisa kembali ke negara asal.

Merujuk pada perintah dari hakim Aurangabad di Pengadilan Tinggi Bombay dalam kasus yang sama tentang warga negara asing dapat tinggal di masjid selama penguncian. Karena, lanjut Solkar, pengadilan telah mengamati bahwa pengaturan untuk makan dan tinggal dibuat di banyak tempat keagamaan, termasuk gurdwaras.

Solkar menyampaikan bahwa 20 warga negara asing, yang datang ke Mumbai pada bulan Februari, telah membatasi diri di masjid-masjid, di mana orang luar tidak diizinkan dan karenanya, tidak dapat diperlakukan sebagai tempat umum. Sebuah pengamatan yang dilakukan oleh HC sambil membatalkan tuduhan serupa terhadap warga negara asing yang tinggal di Ahmadnagar.

Namun, hakim mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan yang mencolok dalam kasus-kasus sebelum HC dan kasus saat ini dan karenanya, mereka tidak secara faktual dan tepat berlaku untuk kasus ini sampai batas tertentu.

Solkar mengajukan ke pengadilan bahwa dakwaan polisi terhadap 20 orang tersebut tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri sidang di Nizamuddin Markaz di Delhi, tempat banyak orang asing berkumpul sebagai bagian dari Jemaat Tabligh pada bulan Maret. Banyak dari peserta kemudian dinyatakan positif Covid-19.

Solkar menambahkan bahwa mereka juga tidak melanggar pedoman visa dan tidak ada saksi yang menyatakan bahwa mereka melanggar aturan lockdown.

Polisi juga telah mencabut dua tuduhan percobaan pembunuhan dan pembunuhan terhadap 20 warga negara asing tersebut.

"Dengan demikian tidak ada bukti lisan kuantitatif, tetapi ada bukti dokumenter kualitatif berupa formulir penangkapan, pengaduan polisi dan kehadiran tersangka di masjid yang melanggar pedoman," kata pengadilan mengamati bahwa Covid-19 telah menyebar di India melalui pelancong internasional India dan non-India.

Setelah pesanan bangku Aurangabad, aplikasi pemulangan diizinkan dalam kasus serupa di Thane, Navi Mumbai dan Bandra. Solkar mengatakan dia akan mengajukan banding sebelum sidang pengadilan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA