REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan faktor kehalalan bukan menjadi masalah utama dalam proses produksi kandidat vaksin Covid-19. Ma'ruf mengatakan, kehalalan vaksin memang penting, namun demikian, dalam kondisi darurat vaksin diperbolehkan dipakai meski tidak halal.
Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima laporan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Bio Farma tentang pengembangan vaksin, di rumah dinas Wapres, Jumat (2/10).
"Pak Wapres menjelaskan, vaksin itu kalau halal ya bagus, tetapi kalau misalnya tidak halal ya tidak masalah karena ini dalam kondisi darurat sehingga kemudian tidak masalah dipakai, bisa dipakai juga kalau pun misalnya dia tidak halal, karena kondisinya darurat," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan yang diterima, Jumat (2/10).
Ma'ruf kata Masduki, juga mengatakan jika faktor kehalalan tidak akan menghambat proses produksi vaksin tersebut. Sebagaimana, laporan Menko Luhut kepada Wapres, vaksin akan siap didatangkan dari China pada November.
Masduki mengatakan, nantinya Menko Luhut, Menkes dan Bio Farma akan terlebih dahulu berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia.
Wapres kata Masduki, akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut dalam kunjungan tersebut untuk memverifikasi kehalalan dari awal.
"Jadi MUI itu akan melibatkan tim fatwa dan tim LPPOM, ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal, tapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah, tapi kalau misalnya pun nggak halal pun nggak masalah karena darurat diperbolehkan," ujarnya.
Masduki mengatakan, dalam laporan itu juga Menko Luhut yang sekaligus leader' dalam penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas juga melaporkan jika tahap pertama vaksin yang akan tiba sebanyak tiga juta vaksin. Tahap pertama yang mendapat prioritas vaksinasi, adalah garda terdepan penanganan Covid-19 antara lain tenaga kesehatan, TNI, Polri dan lainnya.
"Orang-orang yang memang selama ini berhadapan atau bertugas untuk menghadapi masyarakat semuanya yang terkait dengan penanganan pandemi ini, baru nanti berikutnya akan datang sec bergelombang cukup banyak," kata Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
