REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara terkait hadirnya Koalisi Aksi Menyelematkan Inonesia (KAMI) yang diinisasi sejumlah tokoh nasional. Menurutnya, KAMI tak lebih dari sekumpulan kepentingan. Ia pun tak mempermasalahkan keberadaan kelompok tersebut.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko di kantornya, Kamis (1/10).
Moeldoko memandang wajar bila muncul KAMI atau kelompok lain di tengah situasi politik saat ini. Baginya, dinamika politik memang selalu bekembang. Pemerintah pun menegaskan tidak akan menyikapinya secara berlebihan, sepanjang apa yang disampaikan masih gagasan-gagasan.
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," ujar Moeldoko menjelaskan.
Berbarengan dengan periode penanganan pandemi Covid-19, Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menyikapi keberadaan KAMI secara berlebihan. Pemerintah baru akan mengambil tindakan apabila gerakan tersebut mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat.
"Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," katanya.
KAMI sendiri merupakan gerakan yang dibentuk oleh sejumlah tokoh nasional. Diinisasi oleh Din Syamsuddin, tokoh lain yang ikut terlibat adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
