REPUBLIKA.CO.ID, Selain tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes) dan warga yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18-59 tahun akan menjadi prioritas selanjutnya untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9).
"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Terawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10).
Hingga saat ini, menurut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.
"Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," jelasnya.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti China, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.
"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," ungkapnya.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menuturkan, tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan itu, nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19 tersebut.
"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," katanya.
Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin (28/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini.
Selain itu, telah disiapkan dua Puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.
Menko Maritim dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.
"Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Luhut.
Target dan sasaran prioritas
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menargetkan vaksinasi bisa dimulai pada awal 2021. Hingga kini, Satgas masih mematangkan sasaran dan prioritas kelompok masyarakat yang akan mendapat vaksin Covid-19.
"Kami sedang mengkaji tentang sasaran prioritas vaksin sesuai dengan kelompok risikonya dan begitu juga dengan elemen yang diperlukan dalam vaksinasi," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (29/9).
Pemerintah rencananya akan memberikan vaksin kepada enam kelompok masyarakat prioritas, yaitu (1) petugas kesehatan yaitu 1.317.656 orang; (2) kontak erat 50 ribu orang; (3) pelayanan publik 715.766 orang; (4) masyarakat 92.286.877 orang; (5) tenaga pendidik 4.361.197 orang; (6) aparatur negara (pemerintah dan anggota legislatif) sebanyak 3.720.004 orang sehingga totalnya 102.451.500.
Mereka akan dibagi ke dalam lima tahap pemberian vaksin selama 1 tahun mulai Januari 2021. Pemerintah juga sedang menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan; melakukan review timeline penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik.
Selanjutnya, disiapkan juga dashboard tracing vaccine program, di mana nanti vaksin itu perlu tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Saat ini, sedang dilakukan penyusunan one single data dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan tracing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
