REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS— Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kudus, Jawa Tengah, mulai mendata guru madrasah non-PNS yang rencananya mendapatkan bantuan upah dari pemerintah dengan kuota untuk Kudus diperkirakan mencapai 1.000-an orang.
"Terkait pendataan guru sudah kami sosialisasikan kepada kepala madrasah ataupun pengawas. Nantinya juga diseleksi sesuai kriteria yang ditentukan dari pusat," kata Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus M Hafidz di Kudus, Rabu (30/1).
Jangan sampai, kata dia, guru madrasah yang sudah mendapat bantuan BPJS tetap mendapatkan bantuan upah.Kepastian soal kuota guru madrasah di Kudus yang bakal mendapatkan bantuan, menunggu informasi resmi dari Kanwil Kemenag Jateng, apakah benar 1.000 guru atau kurang dari jumlah tersebut.
Adapun jenjang guru yang bakal mendapatkan bantuan upah, yakni mulai dari guru raudhatulathfall (RA) hingga madrasah aliyah (MA).
Sementara nominal bantuan dan tahapan pencairannya, kata dia, menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat.
Sebelumnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama RI pada tanggal 23 September 2020 tentang program bantuan subsidi upah bagi guru madrasah bukan PNS Tahun 2020.
Ia menjelaskan guru yang mendapatkan bantuan subsidi upah, salah satu kriterianya tercatat di Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) per Juli 2020.
Selain itu, harus sudah memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) atau yang punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan juga aktif di SIMPATIKA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
