REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Praktik pelanggaran HAM dan kebijakan China terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang selalu menjadi perhatian Ankara, ungkap juru bicara partai yang berkuasa di Turki pada Selasa (29/9).
Berbicara pada sebuah konferensi pers, Omer Celik mengatakan Turki memantau dengan cermat pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan serta peraturan anti-ekstremisme China yang diadopsi pada 2017 yang berisi praktik negatif dan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Uighur, yang berasal dari etnis Turki dan minoritas Muslim.
Juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa di Turki mengatakan komunitas internasional juga mengawasi praktik-praktik seperti penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan beragama dan pengajaran paksa terhadap orang Uighur, dan laporan dari PBB tentang masalah ini menunjukkan unsur yang mengkhawatirkan.
"Satu-satunya harapan kami dalam masalah ini adalah masyarakat Uighur Turki hidup dalam kemakmuran dan perdamaian, dan berkontribusi pada pembangunan China, perdamaian sosial, kemakmuran, keamanan sebagai warga yang memiliki hak setara," ujar Celik.
Dia menekankan bahwa Ankara telah berulang kali mendesak Beijing untuk menghormati hak-hak warganya, khususnya warga Uighur dan minoritas. Jubir Partai AK mendesak agar para teroris dan orang yang tidak bersalah dibedakan dengan serius.
“Kami akan melanjutkan upaya kami untuk mendukung hak-hak warga Uighur Turki. Dalam hal ini, upaya dan dialog kami untuk solusi masalah ini akan terus berlanjut dalam bentuk kerja sama dengan pihak China,” kata Celik.
"Turki mendukung kebijakan Satu China. Kami menghormati hak China untuk memerangi terorisme, tetapi perlakuan China terhadap Uyghur Turki tidak dapat dibenarkan dalam konteks ini," ujar dia.
Celik juga menggarisbawahi bahwa semua pihak telah mengetahui pelanggaran HAM seperti penangkapan dan interogasi sewenang-wenang, pembatasan kebebasan beragama, peraturan wajib berbahasa China, penahanan lebih dari satu juta orang Uighur di kamp-kamp konsentrasi, dan pemaksaan keluarga Uyghur untuk tinggal di bawah satu atap dengan orang-orang China.
“Turki selalu menyampaikan sikap kepekaan tentang masalah Uighur pada pertemuan internasional. Kami mengikuti masalah ini dengan seksama, terutama dalam naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
